Tahun Ini Desa Berdering dan Internet Kecamatan Rampung

Tahun ini pemerintah akan merampungkan beberapa proyek telekomunikasi untuk menjangkau kawasan pedesaan dan kecamatan di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah program Desa Berdering dan Internet Kecamatan atau Desa Pintar.

Pemblokiran Situs Porno Diklaim Sudah Efektif

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah secara efektif melakukan pemblokiran situs porno. "Sembilan puluh persen (situs porno) sudah diblokir," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada wartawan di kampus Institut Teknologi Bandung, Senin, 11 April 2011. Pernyataan itu terkait kasus video porno yang dilihat anggota DPR Arifanto saat sidang paripurna pekan lalu.

Keterbukaan Informasi Ciptakan Open Goverment

Sejak bergulirnya reformasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang terbuka (open government) mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada setiap proses pembuatan kebijakan publik. Dengan keterbukaan informasi publik, negara dapat mewujudkan demokratisasi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Siaran TV Analog Berhenti Total di 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan migrasi teknologi siaran televisi dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan sesuai tuntutan perkembangan tekonologi. Menurutnya, pada tahun 2017 dipastikan seluruh siaran televisi analog akan dihentikan di Indonesia.

Menkominfo Tantang TV Swasta Bikin Tayangan Lebih Mendidik

Menkominfo Tifatul Sembiring mengingatkan agar televisi-televisi swasta tidak hanya menampilkan tayangan-tayangan berdasarkan rating dan iklan saja. Tifatul menantang setiap televisi siaran membuat tayangan yang lebih mendidik.

KPI: Akuisisi Indosiar dan SCTV Langgar UU Penyiaran

Rencana akuisisi PT Indosiar Karya Media Tbk (Indosiar) yang dilakukan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) selaku induk usaha PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dinilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat mengakibatkan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Hal itu telah melanggar Undang Undang Penyiaran.

Service Center Saja Alot, Apalagi Minta Bangun Pabrik BlackBerry?

Pemerintah sepertinya sadar diri untuk tidak menuntut pembangunan pabrik BlackBerry di Indonesia, mengikuti India. Meminta Research In Motion (RIM) untuk bangun service center BlackBerry saja butuh perjuangan, apalagi meminta bangun pabrik?

Kemenkominfo Selenggarakan Program Teknologi Informasi

Kementerian Komunikasi dan Informasi  menyelenggarakan program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan dan memeratakan mutu pendidikan SD dan SMP.
Namun, ada kekhawatiran biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa untuk masuk sekolah tersebut akan semakin melangit. Terlebih jika sekolah tersebut telah menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI).

Yogyakarta Menjadi Pelopor E-learning

Yogyakarta dijadikan pelopor program pendidikan berbasis e-learning. Dalam kurun waktu tahun 2011, komputer online sebagai fasilitas laboratorium dan pendukung belajar di sekolah dipasang di 240 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dan 150 sekolah lainnya pada tahun 2012.
Program e-learning secara resmi diresmikan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring di Bantul. Pada kesempatan tersebut, Tifatul Sembiring mengumumkan Yogyakarta sebagai percontohan e-learning gateway.

MEDIA JEJARING NASIONAL SEBAGAI SARANA EDUKASI NASIONAL

Sejak kemunculannya, media jejaring sosial sudah menggantikan peran kontrol sosial yang selama ini dimonopoli media massa. Lantas, sampai seberapa jauh mengedepannya peran media jejaring sosial ini digunakan sebagai bagian dari suatu sarana edukasi nasional.

Menkominfo Segera Kerahkan Ahli TIK Berantas Narkoba

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, segera mengerahkan ahli teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberantas penyalahgunaan dan perdagangan narkoba.
"Langkah konkret yang akan kami lakukan adalah melakukan monitoring dan analisis transaksi narkotika melalui pos, telekomunikasi, penyiaran, informasi, dan transaksi elektronik," kata Tifatul di Jakarta, Senin (28/2), dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkominfo dan Badan Narkotika Nasional tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.

KPK Dukung Undang-Undang Penyadapan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur penyadapan melalui Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, memang perlu ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur tata cara cara penyadapan yang berasal dari Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronika.

Tifatul: Pemerintah Tak Membelenggu Pers

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Tifatul sembiring, mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah membelenggu kebebasan pers karena sudah terkandung dalam Undang-Undang. Hal tersebut ia kemukakan terkait kasus perseteruan Dipo Alam dengan Media Group yang semakin panas.

Pemerintah Kesulitan Sebar Informasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui kesulitan untuk menyebarkan informasi dan pencitraan kepada masyarakat.  "Sekarang ini kami kesulitan karena fakta kuantitatif dibenturkan persepsi kualitatif. Harusnya sejajar sehingga masyarakat tidak bingung," ujar Freddy Tulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika, saat Seminar dan Pemanfaatan Media Online dan Mobile untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan di Wisma Antara, Selasa (22/2).

Tifatul: Ancaman boikot media sikap pribadi Dipo

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai ancaman dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang akan memboikot tiga media, sebagai sikap dari pribadi Dipo, bukan merupakan sikap pemerintah, karena hingga saat ini tidak ada kebijakan pemerintah untuk memboikot media.

Media Pemerintah Diminta Lebih Inovatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta media pemerintah lebih inovatif menyajikan produk dan layanan supaya lebih andal mencerdaskan bangsa. Harapan disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Freddy Tulung,

Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2011 tentang Perkembangan Lanjut Mengenai Implementasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched BWA 2,3 GHz

Dalam rangka mendapatkan kemudahan memperoleh informasi, pemerintah telah melakukan kebijakan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada level jaringan akses. Percepatan pembangunan di jaringan akses telah dipersiapkan dengan menggunakan system transmisi radio pada pita frekuensi 2,3 GHz. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah membuka peluang usaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband) tanggal 27 April 2009. Pembukaan peluang usaha penyelenggaraan tersebut salah satunya berdampak pada pemerataan penggunaan jasa internet yang dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang relatif murah.

Tifatul: UU Pornografi Tak Bermaksud Batasi Bisnis dan Pengguna Internet

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, undang-undang di Indonesia yang mengatur kesusilaan dan pornografi di Internet tidak bermaksud membatasi ruang gerak Penyedia Layanan Internet (ISP) dan pengguna Internet.
Dalam wawancara khusus per telepon dengan VOA, Menkominfo Tifatul menjamin, pengusaha dan pengguna Internet tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan usaha bagi pengusaha dan memperoleh informasi dari Internet bagi pengguna.

Kak Seto Apresiasi Menkominfo yang Akan Blokir Situs Porno

Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan memblokir situs porno satu atau dua bulan mendatang. Pemblokiran situs porno ini dianggap akan mampu melindungi anak dari bahaya pornografi.

Tifatul: Penilaian UKP4 Tak Terkait Reshuffle

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengaku pasrah jika Presiden mencopotnya. Namun Tifatul mengingatkan, reshuffle itu tak terkait dengan rapor merah yang dikeluarkan Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) atas kementeriannya.