"Saya tegaskan tidak ada sikap pemerintah untuk memboikot media. Itu tidak ada sikap seperti itu, pandangan Pak Dipo itu pandangan pribadi," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Dia menuturkan seperti pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memperingati Hari Pers di Kupang belum lama ini, pemerintah tidak akan memboikot media.
Menurut dia, pemerintah mengharapkan agar pers dan media bebas yang berkarakter. "Di luar itu [ancaman boikot media oleh Dipo Alam] sebenarnya ungkapan pribadi, meskipun yang saya tangkap kegundahan Pak Dipo lebih pada media yang tidak berimbang."
Tifatul menambahkan soal kritikan pers kepada pemerintah tidak akan menjadi persoalan bagi dan tidak akan kembali lagi ke zaman otoritarian karena kebebasan pers telah dijamin oleh undang-undang.
Hingga saat ini, paparnya, belum ada keputusan Presiden yang menyatakan bahwa pemerintah akan memboikot iklan dan media.
Dia juga mengeluhkan terhadap pengguna jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook yang menggunakan kata dan bahasa yang kasar seperti menghujat dan lainnya.
"Itu [bahasa dalam Twitter yang kasar] memang realita, itu harus diajari bersopan santun. Itu imbauan sifatnya, tidak bisa diregulasi seperti itu."
Namun, dia mengharapkan agar pengguna jejaring sosial di Tanah Air tidak meninggalkan jati diri sebagai bangsa yang memiliki sopan santun dan beradab. "Orang nikah aja ada pantun dulu, ini kok jadi kasar seperti ini."
Dia menambahkan ke depan akan disahkan UU Konvergensi yang akan mengatur teknologi ke depan, di mana satu gadget dapat digunakan untuk berbagai media atau fungsi. (sumber)
