Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengaku pasrah jika Presiden mencopotnya. Namun Tifatul mengingatkan, reshuffle itu tak terkait dengan rapor merah yang dikeluarkan Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) atas kementeriannya.
”Namun nilai merah tersebut tidak serta merta langsung menteri diganti," kata Tifatul. "Karena seperti di Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada satu program di bulan Juli yang belum jalan, tapi ada 364 program lainnya yang berjalan lancar. Jadi penilaian itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan reshuffle,” kata Tifatul Sembiring di Surabaya, Kamis 15 Juli 2010.
Ia mencontohkan program Menteri Hukum dan HAM, terkait program pembangunan dan pembenahan Lapas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang molor telah tertangani. ”Bagaimana bisa menyelesaikan, anggarannya baru turun bulan Juni,” katanya.
Ditanya lebih jauh, Tifatul enggan menanggapi polemik soal pergantian menteri yang mencuat dan menjadi pergunjingan publik ini. "Sudahlah, kita lihat saja perkembangannya," kata mantan Presiden PKS ini.
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beberapa lalu melansir kinerja sejumlah kementerian jeblok. Tiga Kementerian disebut yang terendah yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pekerjaan Umum.(vivanews)
