MEDIA CENTRE

Tahun Ini Desa Berdering dan Internet Kecamatan Rampung

2011-04-12T09:47:00.000+08:00

Tahun ini pemerintah akan merampungkan beberapa proyek telekomunikasi untuk menjangkau kawasan pedesaan dan kecamatan di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah program Desa Berdering dan Internet Kecamatan atau Desa Pintar.

“Desa berdering hampir rampung tahun 2011, kami harap backbone kita sudah sampai ke Papua,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, di Bandung, hari ini.

Desa Berdering adalah program kewajiban pelayanan universal (USO) yang digelar pemerintah dengan bantuan operator telekomunikasi sejak 2009. Ia terdiri dari tujuh paket pekerjaan di 32 provinsi di Indonesia.

Program ini dimenangkan oleh operator seluler Telkomsel dan Indonesia Comnet Plus, anak perusahaan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Beberapa hari lalu Menteri Tifatul menyatakan bahwa jumlah desa yang dilayani program itu sudah mencapai 32.800 desa. Sebelumnya, pada akhir 2010 jumlahnya telah mencapai 31.824 desa.

Demikian pula program Internet Kecamatan atau Desa Pintar untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia. Mestinya program ini selesai pada tahun 2010. Namun dengan berbagai masalah yang muncul, Menteri Tifatul meyakinkan bahwa semuanya akan rampung pada 2011.(sumber)

Pemblokiran Situs Porno Diklaim Sudah Efektif

2011-04-12T09:45:00.002+08:00

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah secara efektif melakukan pemblokiran situs porno. "Sembilan puluh persen (situs porno) sudah diblokir," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada wartawan di kampus Institut Teknologi Bandung, Senin, 11 April 2011. Pernyataan itu terkait kasus video porno yang dilihat anggota DPR Arifanto saat sidang paripurna pekan lalu.

Menurut Tifatul, tayangan porno di Internet lebih dari 10 juta situs. Pemerintah diantaranya telah memblokir 10 ribu situs porno top rank. "Tapi kalau ada yang mau membobol tetap saja masih bisa (diakses)," ujarnya.

Sisa 10 persen situs porno yang diblokir, kata dia, bisa saja lolos karena perkembangan teknologi. "Tapi jangan dikatakan 9 dari 10 pekerjaan yang sudah dilakukan tidak ada artinya, tidak benar juga itu," katanya.

Adapun pemeriksaan kepada provider Internet yang dipakai Arifinto, kata Tifatul, akan dilakukan. Kementerian hari ini menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan digital forensik pada komputer tablet Arifinto. Upaya itu bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut sebelumnya mengaku tak sengaja membuka gambar porno saat sidang paripurna pekan lalu. (sumber)

Keterbukaan Informasi Ciptakan Open Goverment

2011-04-07T10:49:00.000+08:00

Sejak bergulirnya reformasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang terbuka (open government) mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada setiap proses pembuatan kebijakan publik. Dengan keterbukaan informasi publik, negara dapat mewujudkan demokratisasi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Di era keterbukaan informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mempunyai jurus yang jitu untuk menyiapkan berbagai informasi yang bersifat edukatif sekaligus mengedepankan pencerahan kepada masyarakat yaitu dengan cara intensifikasi dan eksistensifikasi.

Apalagi kini, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengontrol konten media terutama penyiaran karena fungsi pengawasannya ada pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

“Sebagai konsekwensi dari era demokrasi Indonesia, kita tidak mengenal lagi era sensor, ataupun pembatasan dan juga pembredeilan, sehingga masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka harus menjadi masyarakat yang cerdas yaitu cerdas memilih. Tidak fair kalau mereka hanya disuguhkan informasi yang sifatnya komsumtif, menyesatkan dan untuk kepentingan sesaat,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Freddy Tulung.

Karena itu, lanjut Freddy, harus terjadi keseimbangan antara informasi yang relatif berkualitas serta informasi yang 3E+1N, yaitu konten-konten tersebut harus Enlightment (mencerahkan) Empowering (memberdayakan) Education (mendidik) dan Nationalism.

Hanya saja, untuk menciptakan era keterbukaan informasi publik, ada beberapa kendala yang dihadapi negara. Yakni sulit dan mahal. Hal itu, papar Freddy, dikarenakan informasi yang bersifat edukatif, menyejukkan, mencerdaskan dan mencerahkan bangsa membutuhkan kemasan tertentu. Sementara keterampilan dan network pemerintah sangat terbatas.

“Sudah saatnya kita harus lebih banyak lagi menyiapkan informasi yang edukatif sehingga masyarakat bisa cerdas memilih,” kata Freddy.

Kepada BISKOM, Freddy memaparkan beberapa pendapat dan kebijakan pemerintah mengenai keterbukaan informasi publik, baru-baru ini. Berikut petikan wawancaranya.

Menteri Kominfo baru saja melantik beberapa pejabat Eselon I dan mengganti beberapa Dirjen. Apa tugas yang diemban Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo?

Di Kemkominfo, ada tiga tugas yakni pertama, communication infrastructure yaitu menyiapkan sarana komunikasi melalui telekomunikasi, communication technology yaitu menyiapkan semua kepentingan pengembangan teknologi informasi (TI) di Indonesia, dan yang ketiga adalah communication content.

Prinsip dasarnya, konten itu tunduk pada hukum pasar termasuk konten media. Tetapi tugas saya adalah menyiapkan konten yang terkait dengan kebijakan publik. Jadi, kalau saya sederhanakan lagi, tugas saya ada tiga yakni memenuhi hak informasi masyarakat, mengakomodasi kepentingan kebutuhan masyarakat melalui saluran yang kami miliki ke elit yang terkait, dan ketiga adalah pencitraan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Target apa yang ingin dicapai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo di tahun ini?

Saat ini kami sudah menyusun suatu strategi pelayanan informasi dan komunikasi publik. Sebenarnya informasi tidak pernah kurang tapi kenapa masyarakat seperti terasa kurang informasi? Ada tiga permasalahan utama, yaitu pertama informasi yang tidak sinergis, akses informasi yang terbatas, dan ketiga adalah sudah terjadi penilaian negatif atau apriori sehingga konten-konten yang seharusnya menjadi hak milik masyarakat bisa disampaikan dengan tidak baik, jusru tidak tersampaikan atau salah disampaikan. Nah, tugas kami ada tiga hal, seperti yang saya sebutkan tadi.

Lantas, bagaimana caranya?

Ada enam media yang kami identifikasi sangat efektif yakni media luar ruang, media tradisional, media cetak, media penyiaran, media tatap muka dan media jejaring sosial sebagai media modern.

Menghadpi era yang semakin terbuka, tidak ada pilihan bagi kami, hanya satu cara untuk menyiapkan masyarakat yaitu dengan intensifikasi dan eksistensifikasi berbagai informasi yang dikaitkan dengan edukasi publik. Sebab, sebagai konsekwensi dari era demokrasi Indonesia, kita tidak lagi mengenal sensor. Karena itu, harus terjadi keseimbangan antara informasi yang relatif berkualitas dengan informasi yang 3E+1N, yakni Enlightment, Empowering, Education dan Nationalism.

Apa kendalanya dalam menyiapkan informasi yang 3E+1N?

Sulit dan mahal karena membutuhkan kemasan tertentu, sedangkan ketrampilan dan network pemerintah terbatas sehingga kalau dikaitkan dengan konteks tiga tadi (memenuhi hak tahu, akomodasi dan pencitraan -red), maka kita harus lebih banyak lagi menyiapkan informasi edukatif sehingga masyarakat bisa cerdas memilih.

Kami terus terang memiliki kegalauan mengingat televisi atau media lain kan hidup dari iklan. Dari data survei, kami melihat porsi iklan di media penyiaran Rp. 60 triliun di tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan 23 persen. Cukup signifikan tetapi kita memiliki hampir 250 stasiun televisi dan 2500 stasiun radio.

Komposisinya dari Rp. 60 triliun, sebanyak 90 persen iklan dikuasai televisi dan 10 persen oleh radio. Tapi, dari 250 TV, hanya 20 TV yang menikmati iklan tersebut. Sementara, kompetisi semakin tinggi dan ditentukan oleh lembaga rating.

Rating sendiri merupakan market refund yaitu seks, kekerasan, mistik dan gosip. Dan yang mengerikan, jam nonton tertinggi anak-anak Indonesia yakni 4,5 jam, Malaysia 4,3 jam, dan Singapura 2,7 jam. Itu karena masyarakat di negara lain menghabiskan waktu untuk berkompetisi. Padahal, konten televisi kebanyakan menayangkan seks, kekerasan, mistik dan gosip. Bisa dibayangkan seperti apa bangsa ini. Karena itu, kita hanya bisa mendorong dengan intensifikasi dan eksistensifikasi, karena tayangan-tayangan seperti ini sangat sulit disensor. Untuk konten-konten yang edukatif, perlu adanya peran media cetak seperti BISKOM, misalnya. Kami sangat mengharapkan itu, karena bangsa ini membutuhkan kebersamaan.

Apa indikator keberhasilan keterbukaan informasi publik?

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar yang digunakan untuk menggiring menuju demokrasi Indonesia. Tiga indikator demokrasi Indonesia yaitu pertama keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan akan memunculkan yang kedua yakni partisipasi publik. Dan, dengan adanya partisipasi publik akan muncul ukuran ketiga yaitu akuntabilitas.

Ada dua macam akuntabilitas yakni akutabilitas masyarakat di dalam kontibusi mereka terhadap perumusan kebijakan publik dan yang kedua, kami sebagai pejabat publik juga dituntut akuntabel menyelenggarakan tugas dan kewenangan kami.

Saat ini, sudah sejauh mana kita sudah mencapai tingkat keterbukaan?

Dari data yang kami miliki sementara, kelihatannya keterbukaan saat ini hanya untuk ‘ketelanjangan’, dan belum mengarah kepada peningkatan partisipasi. Contohnya, isu kebohongan publik. Sebenarnya kebohongan publik terjadi karena ada gap antara ekpektasi masyarakat dengan kebijakan publik yang ada.

Umumnya, kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan pemilihan umum (pemilu) belum sesuai dengan aspirasi. Seharusnya pada waktu elit masuk menjadi pemenang, dia bisa merealisir janji yang dikaitkan dengan ekpektasi publik. Dan, hal ini membutuhkan keterbukaan sehingga dengan keterbukaan masyarakat menjadi tahu dan kepentingannya terwakili sehingga bisa berpartisipasi secara aktif. Hal ini lah yang memunculkan akuntabilitas.

Jadi kalau ditanya sudah sampai sejauh mana, saya jawab kita sudah mencapai tingkat keterbukaan. Tetapi apakah keterbukaan telah menggiring ke partisipasi publik, itu yang belum.

Apa kendala untuk mencapai hal tersebut, terutama jika dikaitkan dengan luas wilayah Indonesia yang terpisah antara pulau-pulau dan adanya kesenjangan digital?

Kalau berbicara kesenjangan digital menjadi relatif. Saya beri contoh iklan dimana orang Papua memakai koteka lagi internetan. Ini kan menarik, karena sudah mengenal teknologi. Contoh lainnya , saat ini masing-masing orang pastinya mempunyai dua ponsel. Dari kedua contoh ini, saya ingin mengatakan bahwa masyarakat kini telah realtime, tapi di sisi lain kita juga melakukan pemborosan dengan memiliki dua ponsel tadi. Nah, tugas kita adalah merubah kesenjangan digital menjadi kesetaraan digital.

Sebenarnya konsep perubahan mendasar bukan karena kita mampu atau gaptek tapi merubah mindset. Itu jauh lebih sulit. Bagaimana merubah teknologi yang kita gunakan menjadi berkah bagi kehidupan bersama. Yang saya khawatirkan dari apa yang terjadi sekarang adalah kita menjadi sangat konsumtif terhadap teknologi. Contohnya di dalam keluarga, masing-masing anggota keluarga asyik dengan gadgetnya masing-masing. Itu artinya high-tech yang kita kenal ternyata memang membawa konsekwensi kurangnya keterikatan sosial alias low touch. Karena itu, high-tech harus diimbangi dengan high-touch.

Terkait konten-konten negatif, apa pendapat Bapak mengenai filtering dalam akses informasi publik? Sejauh mana kita dapat memfilternya?

Sebenarnya filter terbaik adalah ukuran moral kita. Filtering teknologi memang bisa dilakukan karena setiap vaksin yang diciptakan untuk memproteksi, selalu dibarengi dengan hacker yang menciptakan virus baru lagi.

Menurut saya, filter yang paling baik adalah berangkat dari dirimu sendiri dan yang kedua adalah peran keluarga sangat menentukan. Sementara filter terbaik ketiga dan keempat adalah ulama dan teknologi, sementara filter terbaik kelima adalah law enforcement.

Kita memiliki pilihan untuk mem-filter konten dengan kemampuan teknologi. Terkait dengan program pemerintah, yakni Internet Sehat, sudah efektifkah program ini?

Menyangkut pornogafi, hal yang kita lakukan adalah usaha untuk mengurangi. Program Internet Sehat itu memang salah satu bentuk untuk mem-filter. Tapi, bagi saya, kalau hanya mengandalkan hal itu, tentu saja belum efektif.

Bagaimana perkembangan standar prosedur dan kriteria yang terkait dengan informasi dan komunikasi publik?

Kami sudah menyiapkan manajemen komunikasi publik yang di dalamnya ada strategi pelayanan dan kedua, tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik. Konsepnya sederhana sekali mesti ada dua tahap yang harus dilalui, yakni pertama penetapan agenda setting berdasarkan perkembangan terbaru kemudian melakukan analisis dengan data-data yang ada. Ini semua untuk menghindari pemerintah agar jangan sampai terjebak masuk kedalam agenda setting yang berkembang di masyarakat. Contohnya, ada rumor juru bicara Presiden dianggap juru bantah. Ini yang sekarang kami coba kembangkan, jadi ada mekanisme penetapan agenda setting.

Tahap kedua adalah mekanisme desiminasi yang dilakukan melalui berbagai macam pola dengan me-link seluruh website yang ada di kalangan intansi pemerintah. Dan, masih dalam proses yakni menyusun bagaimana interface konektivitas dengan kehumasan BUMN (144 BUMN) dan pemerintah daerah (33 provinsi dan 475 pemerintahan kota/kabupaten).

Saat ini, kami sedang mengembangkan penguatan kelembagaan informasi dan komunikasi di tingkat Pemerintah Daerah melalui bantuan media center yang terdiri perangkat keras dan piranti lunak termasuk bimbingan teknisnya. Kemudian ini diperluas kepada lembaga kemasyarakatan strategis yang cukup kredibel seperti Pramuka, Karang Taruna, ormas dan lain sebagainya.

Selain itu, kami juga mengembangkan pola kemitraan dengan lembaga strategis lainnya agar menjadi suatu kendaraan komunikasi. Meski belum efektif tapi minimal telah memiliki mekanisme jaringan.

Sumber: Majalah Biskom

Siaran TV Analog Berhenti Total di 2017

2011-04-01T14:51:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan migrasi teknologi siaran televisi dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan sesuai tuntutan perkembangan tekonologi. Menurutnya, pada tahun 2017 dipastikan seluruh siaran televisi analog akan dihentikan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Tifatul saat menjadi keynote speaker dalam seminar tentang kesiapan implementasi sistem penyiaran televisi digital di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Novotel, Solo, Jumat (1/4/2011). Acara tersebut digelar sebagai bagian peringatan hari penyiaran nasional.

"Teknologi terus berkembang. Kita harus mengikutinya. Siaran televisi di seluruh dunia akan menuju pada tekonologi digital. Itu sebuah keniscayaan. Migrasi teknologi siaran dari analog ke digital tersebut akan dimulai dari tahun 2011 ini hingga tahun 2017 mendatang. Suluruh siaran analog di Indonesia akan mati penuh pada tahun 2017 mendatang," ujar Tifatul.

Dia mengatakan, kualitas gambar dari teknologi digital jauh lebih bagus dari analog. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih ringan dan tidak banyak menghabiskan spektrum siaran seperti pada siaran analog. Penghentian siaran analog akan menghemat penggunaan spektrum sehingga dapat dimanfaatkan untuk layanan lain demi peningkatan pendapatan negara.

Selain itu ke depan, pemerintah juga akan melakukan perampingan zona siaran. Jika saat ini terbagi dalam 33 zona sesuai jumlah propinsi yang ada, ke depan hanya akan dibagi dalam 15 zona siaran.

Perampingan itu didasarkan pada distribusi penduduk yang memang tidak merata di setiap pulau di Indonesia. Dicontohkannya, Pulau Jawa akan dibagi alam lima zona karena memang jumlah penduduknya sangat padat, mencapai 54 persen jumlah penduduk Indonesia.

Namun demikian, Tifatul mengakui ada persoalan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan perubahan siaran analog menjadi digital. Persoalan itu disebabkan kebanyakan pewasat televisi yang ada saat ini adalah model analog, sehingga tidak bisa menerima siaran digital. Untuk bisa menangkap siaran digital, pesawat televisi analog membutuhkan peralatan khusus bernama set top box.

"Tren ke depan, produsen pesawat televisi hanya memproduksi pesawat digital. Sedangkan untuk pesawat analog yang ada sekarang memerlukan set top box. Saat ini harganya memang masih cukup tinggi, sekitar Rp 300 ribu. Nantinya setelah diproduksi secara masif paling-paling harganya sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 170 ribu per unit. Saya cukup tahu tentang itu karena saya lulusan STM jurusan elektro," ujarnya.(sumber)

Menkominfo Tantang TV Swasta Bikin Tayangan Lebih Mendidik

2011-04-01T14:49:00.000+08:00

Menkominfo Tifatul Sembiring mengingatkan agar televisi-televisi swasta tidak hanya menampilkan tayangan-tayangan berdasarkan rating dan iklan saja. Tifatul menantang setiap televisi siaran membuat tayangan yang lebih mendidik.
"Rating telah dijadikan berhala baru, sehingga mutu siaran terabaikan. Kita tidak menyalahkan industri penyiaran memperhatikan rating dan iklan, namun demikian jangan kemudian mengorbankan karakter luhur bangsa," ujar Tifatul.

Hal itu disampaikan pria yang pernah menjadi Presiden PKS itu saat menjadi keynote speaker dalam seminar tentang 'Kesiapan implementasi sistem penyiaran televisi digital di Indonesia' di Hotel Novotel, Solo, Jumat (1/4/2011).

Dia menyontohkan, saat ini dalam pergaulan umum, banyak anak-anak muda yang tidak lagi menghormati kalangan yang lebih tua. Padahal sikap hormat dan toleransi adalah karakter utama bangsa Indonesia. Menurut Tifatul, perubahan perilaku itu terpengaruh oleh tayangan-tayangan yang tidak mendidik di televisi.

Persoalan lain yang dikritik Tifatul adalah acara-acara televisi yang cenderung kehilangan kesantunan. Dia menyontohkan, acara-acara yang berisi kritik terhadap pemerintah, yang dianggapnya bukan lagi memberikan kritik yang sehat melainkan lebih sering menyerang kehormatan dan merendahkan pribadi orang.

"Saya juga perlu tegaskan bahwa saya tidak melarang orang mengkritik pimpinan atau pemerintah. Tapi di tayangan-tayangan televisi itu banyak orang telah kehilangan cara mengkritik yang sesuai karakter bangsa kita. Ada cara yang lebih santun untuk mengutarakan kritik, dibanding menyerang atau merendahkan kerhormatan orang lain seperti yang sering kita tonton," kata dia.

Lebih lanjut, Tifatul juga menantang kalangan penyiaran membuat atau menayangkan konten-konten siara yang mendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia menyontohkan, banyak foto-foto dan tayangan-tayangan tentang kekayaan alam dan keragaman budaya Indonesia di berbagai televisi saat ini adalah buatan luar negeri.

"Indonesia ini terhampar dengan penuh kekayaan alam dan budaya. Perjalanan udara dari Sabang sampai Merauke memakan waktu sembilan jam, sama seperti perjalanan Jakarta ke Jeddah. Bahkan Jakarta ke Jepang saja hanya butuh perjalanan 7 jam. Tapi industri konten siaran kita tidak menjadikannya tema tayangan. Justru kalau lebih suka membeli karya luar negeri," ujar dia. (sumber)

Rating Sudah Jadi Berhala Baru Televisi

2011-04-01T14:47:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyebut rating sudah menjadi berhala baru bagi industri pertelevisian nasional. Siaran dinilai dibuat semata-mata demi mengejar rating tinggi dan mengorbankan mutu siaran.

"Tidak sepantasnya rating dicapai dengan mengorbankan mutu siaran,” kata Tifatul seusai seminar Kesiapan Implementasi Sistem Penyiaran Televisi Digital di Indonesia di Surakarta, Jumat 1 April 2011. Dia menyebut mutu siaran televisi di Indonesia sudah turun. Industri televisi sering membuat acara yang justru mengabaikan pembangunan karakter masyarakat. Tifatul mengatakan nilai luhur bangsa mulai hilang.

Ia mencontohkan acara yang isinya mencaci-maki seorang pemimpin negara. Padahal, Tifatul menilai, mengkritik seorang pemimpin bisa dengan santun dan bahasa sopan. "Tidak perlu harus dengan menjatuhkan kredibilitas pemimpin. Sekarang ada orang yang berani mencaci pemimpin,” dia melanjutkan.

Siaran televisi membuat orang sudah tak lagi menghormati orang yang lebih tua. Ia mencontohkan sinetron atau acara-acara komedi. “Padahal karakter orang Indonesia menghormati dan toleran kepada orang lain,” kata dia.(sumber)

KPI: Akuisisi Indosiar dan SCTV Langgar UU Penyiaran

2011-03-29T12:04:00.000+08:00

Rencana akuisisi PT Indosiar Karya Media Tbk (Indosiar) yang dilakukan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) selaku induk usaha PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dinilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat mengakibatkan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Hal itu telah melanggar Undang Undang Penyiaran.
"Tidak boleh terjadinya pemusatan kepemilikan. Kalau akuisisi atau merger Indosiar dan SCTV itu terjadi berpeluang terjadinya pemusatan lembaga penyiaran," kata Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat kepada wartawan, melalui sambungan telepon, Senin (28/3/2011).

KPI lanjutnya telah melakukan kajian yang hasilnya dalam beberapa waktu ini sudah melalui Komisioner KPI Muhammad Riyanto kepada pers. Selain itu, Dadang menyatakan, bahwa pandangan KPI atas rencana akuisisi atau merger tersebut bakal diumumkan kepada publik dan diserahkan kepada pihak terkait, Seperti Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), termasuk EMTK, Indosiar dan SCTV.

"Pasti akan kami sampaikan kepada publik dan pihak terkait. Kami akan berikan pandangan secara formal. Kami juga mengkoordinasikannya kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha),"tandasnya.

Lebih lanjut, Dadang menyampaikan, KPI hanya dapat memberikan pandangan terkait potensi monopoli lembaga penyiaran oleh perusahaan yang terkait tersebut. Pasalnya, meskipun UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melarang pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran, tetapi tidak secara tegas KPI diberikan otoritas untuk melarang hal tersebut.

"Artinya, di sini ada pandangan kewenangan itu ada di Kementerian. KPI lebih kepada menyampaikan bagaimana pandangan kami," jelas Dadang. "Kalau dalam UU itu disebutkan dengan tegas KPI punya kewenangan, maka KPI akan langsung mengatakan iya dan tidaknya secara langsung,"sebutnya.

Selain itu, sambung Dadang, guna memperjelas status KPI terhadap aksi korporasi perusahaan atau lembaga penyiaran seperti akusisi dan merger, sudah saatnya kewenangan KPI dikaji kembali terkait hal itu dipertajam.

"Kami memandang ini tidak hanya soal SCTV dan Indosiar jadi harus dibuat konstruksi dan penafsiran hukum maksud dari Undang Undang Penyiaran tentang maksud kepemilikan lembaga penyiaran dibatasi. Seperti apa batasannya," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Undang Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta, melarang monopoli dan penguasaan informasi pada satu orang atau perusahaan.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), induk usaha PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), pemilik stasiun televisi SCTV, berencana mengambil alih 27,24 persen saham PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM), pemilik stasiun televisi Indosiar dari pemegang sahamnya PT Prima Visualindo.

Pada 3 Maret 2011 dipublikasikan rencana Pengambilalihan IKM oleh EMTK setelah pada 1 Maret 2011 EMTK menandatangani perjanjian jual bersyarat dengan PT Prima Visualindo pemegang 551.708.684 saham IKM yang memiliki Indosiar. EMTK sendiri adalah pemilik 85,78 persen saham SCTV melalui PT Surya Citra Media Tbk (SCM).(Iman Rosidi/Trijaya/ade) (sumber)

Service Center Saja Alot, Apalagi Minta Bangun Pabrik BlackBerry?

2011-03-29T12:02:00.000+08:00

Pemerintah sepertinya sadar diri untuk tidak menuntut pembangunan pabrik BlackBerry di Indonesia, mengikuti India. Meminta Research In Motion (RIM) untuk bangun service center BlackBerry saja butuh perjuangan, apalagi meminta bangun pabrik?
Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot S. Dewa Broto mengakui, jika dalam melakukan negosiasi dengan RIM, pemerintah butuh perjuangan yang alot. Kini, setelah melihat India berpeluang memiliki pabrik BlackBerry, Indonesia pun tak mau latah melayangkan tuntutan serupa.

"Percayalah Kominfo tidak bakal seheboh itu, komitmen di antara RIM dengan Indonesia yang dahulu masih terus berlangsung. Kita tidak ada rencana untuk menuntut pembangunan pabrik BlackBerry seperti di India," jelasnya.

RIM saat ini memang masih menyisakan 4 komitmen kepada Indonesia. Yakni terkait pembangunan 40 service center, sensor internet BlackBerry, penyadapan, serta pembangunan network agregator.

Keempat komitmen tersebut saja belum sepenuhnya dijalankan RIM, dan masih akan dikejar Kominfo dengan deadline hingga akhir 2011. "Menagih 4 komitmen itu saja butuh perjuangan, apalagi meminta bangun pabrik BlackBerry," tukas Gatot.

Sebab, menurutnya, pembangunan pabrik bukanlah hal sepele. Namun menyangkut investasi yang sangat besar dan kepastian hukum serta investasi di Tanah Air. Selain itu, ini soal kepercayaan dan latar belakangan kepentingan tiap negara.

Pun demikian, pemerintah tidak mau menutup kemungkinan dan harapan. Jika tiba-tiba RIM sendiri yang datang lalu menawarkan ingin membangun pabrik, pemerintah siap membuka tangannya.

"Misalnya ketika kita menagih service center BlackBerry, awalnya kita hanya minta satu unit. Tiba-tiba RIM menawarkan 40 unit, yang tentu saja kita terima dan akan terus kejar implementasinya," tandas Gatot.

Sebelumnya, pabrik RIM di India dikatakan bisa membuat Negeri Bollywood itu menjadi pusat ekspor perangkat BlackBerry ke wilayah lain.

RIM menolak menyebut berapa besar investasi yang akan mereka tanamkan. Namun diperkirakan, investasi awal pembuatan pabrik berkisar USD 150 sampai USD 250 juta. Petinggi RIM dilaporkan bakal mengunjungi wilayah Chennai, Mumbai dan Delhi untuk mengidentifikasi lokasi pembuatan pabrik. (sumber)

Kewenangan Pengawasan Negara Jangan Represif

2011-03-28T10:12:00.002+08:00

Pada dasarnya, negara berhak melakukan pengawasan terhadap setiap warga negara. Namun, hal tersebut jangan menjadi kewenangan represif yang terlampau membatasi dan melanggar hak asasi.
Demikian diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat menanggapi rencana Badan Inteligen Negara (BIN) mengawasi sarana jejaring sosial seperti twitter dan facebook, Minggu (27/3/2011) di Yogyakarta .

"Kalau orang (warga negara) sembarangan tidak ada yang mengawasi juga repot, negara ini tidak boleh menjadi negara liar. Pengawasan bisa dilakukan, tapi jangan sampai membatasi dan melanggar kebebasan seperti yang diatur Undang-Undang Dasar," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, pada prinsipnya, melakukan pemantauan dan penyadapan terhadap rahasia pribadi sebenarnya dilarang Undang-Undang Dasar. Namun, kewenangan pengawasan melalui pemantauan dan penyadapan bisa diberikan apabila diatur sebuah undang-undang.
Hal wajar
Menanggapi hal serupa, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Yogyakarta mengatakan, pengawasan terhadap jejaring sosial baik twitter maupun facebook merupakan hal wajar. Itu (pengawasan) sah-sah saja. "Negara-negara lain sudah menerapkan Open Source Intelligent di mana pengawasan negara dilakukan pada sumber-sumber terbuka baik media maupun internet termasuk twitter maupun facebook," ujarnya.
Meski demikian, menurut Tifatul, BIN perlu melakukan klasifikasi terkait data-data yang diawasi, apakah bersifat membahayakan atau tidak. Karena itu, BIN harus melakukan klasifikasi, validasi, dan analisa terhadap data-data yang diperoleh .
"Kami sudah berbicara dengan BIN terkait hal ini. Menguatnya wacana pengawasan jejaring sosial ini sebenarnya berkaitan dengan adanya Rancangan Undang-Undang Inteligen Negara yang kini sedang dibahas DPR. Yang jelas, tak ada kebijakan penutupan jejaring sosial baik twitter maupun facebook," kata Tifatul.(sumber)

Kemenkominfo Selenggarakan Program Teknologi Informasi

2011-03-28T10:10:00.000+08:00

Kementerian Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan dan memeratakan mutu pendidikan SD dan SMP.
Namun, ada kekhawatiran biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa untuk masuk sekolah tersebut akan semakin melangit. Terlebih jika sekolah tersebut telah menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI).
Menanggapi kegelisahan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, mengaku Kementerian Kominfo tidak menarik biaya tambahan, karena program ini merupakan proyek pemerintah dari APBN yang sumbernya dari pinjaman dari Jepang.
"Diknas yang bisa menjelaskan, ada biaya tambahan tidak dengan ini. Yang jelas, dari Kominfo tidak menarik pungutan apa-apa," paparnya di SMPN 1 Bantul, Sabtu (26/3).

Namun, Plt Dirjen Kominfo Suyanto, mengatakan, terkait RSBI yang sekolah di atas standar nasional, dia diperkenankan meminta partisipasi orang tua. Akan tetapi, sekolah tersebut tidak boleh memanfaatkannya dengan menarik biaya sebesar-besarnya para wali murid.
Ia menambahkan, pungutan tersebut harus akuntabel. "Sebanyak 20% dari siswa miskin harus bebas beaya dan diberi subsidi silang dari orang-orang yang mampu," ungkapnya di tempat yang sama.

Soal perawatan barang-barang yang disumbangkan dari program ini, dari kementerian pendidikan nasional ada program bantuan operasional sekolah, setiap siswa SMP menerima 575.000 per siswa per tahun.
"Kalau ada kerusakan kecil-kecil, bantuan operasional sekolah itu bisa digunakan," ujarnya.

Senada dengan Suyanto, Kepala Sekolah SMPN 1 Bantul, Bambang Edy Sulistiyana, mengatakan konsep pembiayaan RSBI menggunakan subsidi silang. "Tidak ada batasan biaya maksimal yang boleh disumbangkan orang tua murid," paparnya. Soal membebaskan 20% anak-anak miskin, Bambang menyatakan sulit mencari anak-anak tersebut. Hingga saat ini, dari 828 siswa di SMPN 1 Bantul, baru sebanyak 12 siswa yang gratis, sedangkan 124 siswa lainnya mendapatkan keringanan.(OL-12) (sumber)

Yogyakarta Menjadi Pelopor E-learning

2011-03-28T10:07:00.002+08:00

Yogyakarta dijadikan pelopor program pendidikan berbasis e-learning. Dalam kurun waktu tahun 2011, komputer online sebagai fasilitas laboratorium dan pendukung belajar di sekolah dipasang di 240 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dan 150 sekolah lainnya pada tahun 2012.
Program e-learning secara resmi diresmikan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring di Bantul. Pada kesempatan tersebut, Tifatul Sembiring mengumumkan Yogyakarta sebagai percontohan e-learning gateway.

Program tersebut merupakan kelanjutan dari program one school one lab fasilitas internet data center (IDC) dan pembelajaran digital yang berbasis e-learning. Dalam program pendidikan berbasis e-learning, setiap sekolah didukung 21 fasilitas computer plus online internet dalam laboratorium.
Program demikian sebagai pembuka dilaksanakan serempak di 150 sekolah di Yogyakarta terutama di luar Kota Yogyakarta. Setiap sekolah yang memiliki fasilitas e-learning bisa saling komunikasi melalui teleconfrenec, catting,dll, seperti dipraktikkan teleconference antara para siswa di Bantul dengan para siswa SMP dari Kecamatan Patuk, Gunungkidul .
Pelaksanaan e-learning education melibatkan lintas instansi. Tifatul Sembiring menyebut minimal tiga instansi menjadi pelopornya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Target dari program e-learning menciptakan proses belajar tanpa henti, tanpa dibatasi waktu dan ruang secara formal. Internet menjadi sarana untuk melepas sekat waktu dan tempat para siswa dengan proses belajar di luar jam belajar resmi di sekolah.
Menurut dia program demikian bisa terlaksana karena pemerintah telah memiliki jaringan backbone Palapa Optik. Palapa Optik dijadikans arana program Indonesia Connected 27 provinsi.
Adapun dana e-learning dari Jepang. Menurut Perwakilan JICA (Japan International Cooperation Agency) Kohara, dananya dari sector blockgrant senilai Rp 315 miliar. Dana digunakan untuk pengadaan perangkat keras, dan training for trainers sebanyak sepuluh guru untuk menguasai konten e-learning dari Jepang ke versi Indonesia.
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan e-learning akan mempercepat Yogyakarta menuju cyber province, selain meningkatkan kualita belajar siswa. (A-84/A-147)***

MEDIA JEJARING NASIONAL SEBAGAI SARANA EDUKASI NASIONAL

2011-03-09T09:39:00.000+08:00

Sejak kemunculannya, media jejaring sosial sudah menggantikan peran kontrol sosial yang selama ini dimonopoli media massa. Lantas, sampai seberapa jauh mengedepannya peran media jejaring sosial ini digunakan sebagai bagian dari suatu sarana edukasi nasional.

     Pertanyaan ini dikemukakan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freddy Tulung kepada peserta Rapat Koordinasi Penajaman Kegiatan Diseminasi Informasi Luar Negeri Untuk Pencitraan Positif Indonesia.
      “Sampai seberapa jauh media ruang publik (media jejaring sosial-red) ini kita gunakan sebagai bagian dari suatu sarana edukasi nasional,” kata Freddy.
      Diijelaskannya, sebelumnya dikenal adanya perbedaan yang signifikan antara news getter (penikmat berita) dengan pembuat berita. Namun demikian, di dalam era reformasi atau dalam era revolusi melalui informasi ini yang terjadi, bisa memainkan keduanya.
      “Yang saya maksudkan disini adalah pada saat kita menjadi penikmat berita, kita juga pembuat berita. Persoalan mendasar adalah semua ini memanfaatkan yang kita sebut dengan ruang publik karena media jejaring sosial itu memanfaatkan media ruang publik ini,” jelasnya.
      Kalau dicermati pada kondisi akhir-akhir ini bagaimana media ruang publik ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tapi bersamaan dengan itu juga digunakan untuk hal-hal yang negatif, ujarnya.
      Freddy mengungkapkan, berdasarkan beberapa data yang dimiliki oleh Kemkominfo dimana sekarang ini memperlihatkan cukup signifikannya perkembangan di dunia jejaring sosial di Indonesia.
      Indonesia sekarang ini untuk twitter menempati nomor 6 dunia, untuk facebook dan pornografi nomor 4 di dunia. “Yang lebih menarik lagi, kalau kita check yang namanya google itu di klik oleh lebih kurang 2,5 miliar orang pertahun,” ungkapnya.
      Hal ini, menurutnya menarik untuk diamati bersama-sama antara Kementerian Kominfo dengan peserta Rakor Penajaman Kegiatan Diseminasi Informasi Luar Negeri Untuk Pencitraan Positif Indonesia.
      “Jadi, yang ingin saya sampaikan bagaimana kemudian media jejaring sosial ini juga sangat signifikan untuk dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran,” paparnya.
      Kemkominfo saat ini sedang membangun sistem telekomunikasi melalui Palapa Ring yakni pembangunan jaringan serat optik yang mengelilingi 7 pulau besar yang nanti akan conected dari Sabang sampai Merauke.
      Saat ini sudah tersambung dari Sabang sampai Kupang dan dari Sabang sampai Manado. Dan diperkirakan dalam 2 tahun ke depan sudah bisa membangun sampai Merauke. Selain itu, Kemkominfo juga sudah membangun pusat pelayanan internet keselamatan, desa berdering, di 40 ribu desa.
      Sebelumnya, Direktur Layanan Informasi Internasional Ditjen IKP Kemkominfo Ade Erlangga Masdiana mengatakan bahwa untuk mempertajam kegiatan di diseminasi informasi luar negeri, diperlukan kesamaan persepsi, pandangan dan pemahaman tentang diplomasi publik antara pemerintah dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan diplomasi publik.
      Erlangga berharap rakor ini memhasilkan sebuah strategi komunikasi yang difokuskan untuk dapat mendiseminasikan informasi tentang Indonesia kepada masyarakat internasional.
      Ada dua sasaran dari rakor ini, yakni meningkatkan pengertian dan pemahaman bersama mengenai konsep diplomasi publik dan juga memperoleh masukan bagi implementasi kebijakan komunikasi dan penajaman kegiatan diseminasi informasi luar negeri untuk pencitraan positif Indonesia.
      Erlangga juga berharap agar rakor ini memperoleh gambaran dan kedalaman opini tentang diplomasi publik dan implementasinya, sehingga nantinya hasil rakor ini dapat digunakan sebagai dasar pemetaan ekspektasi publik di luar negeri mengenai informasi apa yang mereka butuhkan.
      Nara sumber Rapat Koordinasi Penajaman Kegiatan Disminasi Informasi Luar Negeri Untuk Pencitraan Positif Indonesia ini adalah Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, Staf Ahli Bidang Media Massa Kemkominfo, Henry Subiakto, Kemlu, Bappenas dan Akademisi Bidang Ubungan Internasional, Eddy Prasetyono.(Az/toeb) (sumber)

Menkominfo Segera Kerahkan Ahli TIK Berantas Narkoba

2011-03-01T09:41:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, segera mengerahkan ahli teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberantas penyalahgunaan dan perdagangan narkoba.
"Langkah konkret yang akan kami lakukan adalah melakukan monitoring dan analisis transaksi narkotika melalui pos, telekomunikasi, penyiaran, informasi, dan transaksi elektronik," kata Tifatul di Jakarta, Senin (28/2), dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkominfo dan Badan Narkotika Nasional tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.

Menkominfo akan menggandeng para ahli TIK termasuk saksi ahli TIK untuk membantu praktik pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Ia akan menyediakan dan menyebarluaskan bahan-bahan informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). "Kami akan lakukan sosialisasi dan diseminasi tentang penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika," katanya.
Sesuai aturan perundangan, Kemenkominfo juga akan melakukan konsultasi teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan keandalan infrastruktur TIK di Indonesia. Selain itu, katanya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia TIK juga akan segera dilaksanakan. "Apalagi, saat ini peredaran gelap narkoba sudah menggunakan teknologi tinggi," katanya.
Tifatul menambahkan peredaran gelap narkoba saat ini semakin mengkhawatirkan. Pada 2010, pecandu narkoba diperkirakan mencapai 3,3 juta orang atau sekitar 1,99 persen dari seluruh penduduk. Pecandu potensial berkisar pada usia 13-49 tahun yang diperkirakan terus meningkat jumlahnya.
Peningkatan peredaran gelap narkoba ditengarai dilakukan dengan menggunakan layanan telekomunikasi khususnya telepon seluler dan FWA (fixed wireless access) serta layanan internet. Pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung Indonesia bebas narkoba pada 2015. (sumber)

KPK Dukung Undang-Undang Penyadapan MK

2011-03-01T09:34:00.002+08:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur penyadapan melalui Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, memang perlu ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur tata cara cara penyadapan yang berasal dari Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronika.
"Saya kira KPK mendukung untuk melengkapi kewenangan penyadapan, tapi yang perlu diketahui bahwa berkaitan dengan UU ITE bukan UU KPK. Tentu kalau ada UU itu mengatur semuanya dalam bentuk detail Undang-Undang,"tegasnya di ruang wartawan KPK, Jakarta, Senin (28/2).

Menurut Johan, putusan MK tentang cara penyadapan tersebut bermaksud agar ada Undang-Undang yang mengatur khusus teknik penyadapan. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring setuju dengan Mahkamah Konstitusi yang merekomendasikan bahwa tata cara soal penyadapan harus diatur Undang-undang. Untuk itu, Tifatul mendukung pembahasan soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan yang dihentikan MK.

Sebelumnya, Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan keputusan ini maka tata cara penyadapan harus diatur dalam UU, tidak boleh lewat Peraturan Pemerintah.

Majelis menyatakan bahwa pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. Pasal yang digugat itu sendiri berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah". (sumber)

Tifatul: Pemerintah Tak Membelenggu Pers

2011-03-01T09:14:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Tifatul sembiring, mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah membelenggu kebebasan pers karena sudah terkandung dalam Undang-Undang. Hal tersebut ia kemukakan terkait kasus perseteruan Dipo Alam dengan Media Group yang semakin panas.

"Intinya, standing point pemerintah adalah tidak pernah membelenggu kebebasan pers, karena kebebasan pers itu dijamin oleh Undang-Undang," ujar Tifatul usai mengikuti acara Penandatangan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan Narkotika dengan BNN di Gedung Kominfo, Jakarta, Senin (28/2/2011).
Menurutnya, untuk melihat hal tersebut (standing point), dapat dilihat dari pidato Presiden saat menghadiri Hari Pers Nasional di Kupang (9/2/2011) lalu. Menurutnya, pidato Presiden dengan jelas menegaskan kebebasan pers dijamin oleh UU yang sudah berlaku.
"Saat itu, pidato Presiden maupun pidato saya menegaskan hal tersebut (kebebasan pers)," pungkasnya. (sumber)

Menkominfo Minta Segera UU Penyadapan

2011-03-01T08:50:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menyarankan DPR untuk segera membuat Undang-Undang (UU) tentang Tata Cara Penyadapan. Hal tersebut ia kemukakan untuk menanggapi tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan pasal 31 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang penyadapan.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyadapan, karena baru dalam bentuk rancangan sebagai turunan dari UU ITE.
"Sekarang yang diperlukan adalah membuat UU tentang Tata Cara Penyadapan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa PP tidak berlaku, itu tidak benar. Wong PP nya belum ada. Dulu itu kan baru rancangan saja," ujarnya usai menghadiri Penandatangan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan Narkotika dengan BNN di Gedung Kominfo, Jakarta, Senin (28/2/2011).
Tifatul menambahkan, selama ini KPK berpedoman kepada Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2006. Oleh karena itu, keputusan MK dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang kewenangan KPK untuk penyadapan harus diubah atau dibuat UU baru tentang tata cara penyadapan.
"Jadi selama ini, mereka (KPK) justru berpedoman kepada Keputusan Menteri No.11 Tahun 2006. Namun, saya rasa hal itu tidak sulit untuk dianulir, asal UU tentang tata cara penyadapan itu dibuat," pungkasnya. (sumber)

BUMN Pembuat Film Si Unyil Dititipkan ke Tifatul

2011-02-28T08:32:00.000+08:00

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menitipkan produsen serial 'Si Unyil' yaitu PT Produksi Film Negara (PFN) kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Pemerintah berharap PFN bisa banyak mendapat pekerjaan di 'majikan' barunya tersebut.

Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, selama ini PFN menjadi salah satu BUMN yang mati suri, masih hidup namun sudah tidak berkinerja sebaik sebelumnya.

"Nanti PFN akan menjadi bagian dari Kementeria Kominfo. Kita berharap, PFN bisa mendapat lebih banyak job dengan arahan dari Menteri Kominfo (Tifatul Sembiring)," katanya saat berkunjung ke kantor detikcom, Warung Buncit, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

PFN selaku produsen film Si Unyil yang terkenal di era 80-an itu saat ini sudah tidak memproduksi film sama sekali dan hanya memiliki aset sebesar Rp 31 miliar. Selain 'Si Unyil' PFN juga pernah memproduksi film 'Pengkhianatan Gerakan 30 September' atau lebih dikenal dengan G 30 S PKI.

Selain PFN, pemerintah juga berniat untuk menitipkan PT Balai Pustaka (Persero) kepada Departemen Pendidikan. Tujuannya sama, agar BUMN penerbit buku itu bisa kembali 'hidup'.

"Zaman dahulu Balai Pustaka itu luar biasa sekali, tapi sekarang merana. Kita berencana untuk menjadikan BLU dan diberi job dari Diknas. Tidak usah jadi
komersil, asal bisa bawa misi pendidikan sudah bagus," tambahnya.

Dua langkah di atas, menurut Mustafa, merupakan salah satu langkah untuk penyehatan dan perampingan jumlah perusahaan pelat merah. Saat ini, ada total 142 BUMN. Tahun 2014 nanti, target pemerintah hanya akan ada 78 BUMN.

Langkah lain yang dilakukan pemeritah dalam mengejar target tersebut antara lain melalui pembentukan induk usaha atau holding di BUMN sektor serupa, merger dan akuisisi. (sumber)

Pemerintah Kesulitan Sebar Informasi

2011-02-24T09:41:00.000+08:00

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui kesulitan untuk menyebarkan informasi dan pencitraan kepada masyarakat. "Sekarang ini kami kesulitan karena fakta kuantitatif dibenturkan persepsi kualitatif. Harusnya sejajar sehingga masyarakat tidak bingung," ujar Freddy Tulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika, saat Seminar dan Pemanfaatan Media Online dan Mobile untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan di Wisma Antara, Selasa (22/2).

Freddy mengatakan hal ini menyikapi banjirnya informasi yang dinilai tidak menguntungkan pencitraan pemerintah. Freddy mengatakan pemerintah seharusnya bisa menyusun agenda setting, tetapi akhirnya pemerintah membentengi dirinya.

"Jadi defensif. Sekuat-kuatnya pertahanan, ya jebol juga karena informasinya tidak sinergis," ujar Freddy.

Dia mengakui hal ini karena lembaga pemerintah masih belum sinkron, akses terbatas, dan tidak terkoordinasi. Sehingga muncul apriori terhadap lembaga negara.

Untuk mengembalikan kondisi tersebut, kata Freddy, pemerintah akan memenuhi apa yang dibutuhkan publik.

Selain itu, pemerintah juga berjanji mengakomodasi aspirasi. Pemerintah pun membutuhkan legitimasi dan pencitraan.

Namun, menurutnya, pemerintah sudah tidak zamannya melarang informasi dan menyensor berita. Tapi memberikan tambahan informasi yang mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.

Terkait pernyataan pemboikotan dua media yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Freddy mengatakan hanya merupakan pernyataan politik. Dalam prakteknya pemerintah akan menggunakan hak jawab dan sebagainya.

Intinya, kata Freddy, pemerintah menginginkan keseimbangan informasi. "Boikot tidak ada dasar hukumnya dan mekanismenya bagaimana," ujar Freddy. (sumber)

Tifatul: Ancaman boikot media sikap pribadi Dipo

2011-02-24T09:40:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai ancaman dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang akan memboikot tiga media, sebagai sikap dari pribadi Dipo, bukan merupakan sikap pemerintah, karena hingga saat ini tidak ada kebijakan pemerintah untuk memboikot media.

"Saya tegaskan tidak ada sikap pemerintah untuk memboikot media. Itu tidak ada sikap seperti itu, pandangan Pak Dipo itu pandangan pribadi," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

Dia menuturkan seperti pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memperingati Hari Pers di Kupang belum lama ini, pemerintah tidak akan memboikot media.

Menurut dia, pemerintah mengharapkan agar pers dan media bebas yang berkarakter. "Di luar itu [ancaman boikot media oleh Dipo Alam] sebenarnya ungkapan pribadi, meskipun yang saya tangkap kegundahan Pak Dipo lebih pada media yang tidak berimbang."

Tifatul menambahkan soal kritikan pers kepada pemerintah tidak akan menjadi persoalan bagi dan tidak akan kembali lagi ke zaman otoritarian karena kebebasan pers telah dijamin oleh undang-undang.

Hingga saat ini, paparnya, belum ada keputusan Presiden yang menyatakan bahwa pemerintah akan memboikot iklan dan media.

Dia juga mengeluhkan terhadap pengguna jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook yang menggunakan kata dan bahasa yang kasar seperti menghujat dan lainnya.

"Itu [bahasa dalam Twitter yang kasar] memang realita, itu harus diajari bersopan santun. Itu imbauan sifatnya, tidak bisa diregulasi seperti itu."

Namun, dia mengharapkan agar pengguna jejaring sosial di Tanah Air tidak meninggalkan jati diri sebagai bangsa yang memiliki sopan santun dan beradab. "Orang nikah aja ada pantun dulu, ini kok jadi kasar seperti ini."

Dia menambahkan ke depan akan disahkan UU Konvergensi yang akan mengatur teknologi ke depan, di mana satu gadget dapat digunakan untuk berbagai media atau fungsi. (sumber)

Media Pemerintah Diminta Lebih Inovatif

2011-02-24T09:39:00.000+08:00

Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta media pemerintah lebih inovatif menyajikan produk dan layanan supaya lebih andal mencerdaskan bangsa. Harapan disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Freddy Tulung,

Media dimaksud Perum LKBN Antara, RRI, dan TVRI. "ANTARA, RRI, dan TVRI sudah seharusnya tampil beda, lebih menarik, keluar dengan membuat citra baru sebagai penyedia informasi berbasis pencerdasan bangsa," terang Freddy.

Peran media publik sangat dibutuhkan untuk menetralisasi dampak negatif gelombang revolusi informasi yang dikonsumsi masyarakat. "Sudah seharusnya media massa sebagai penyedia informasi kepada publik juga memperbesar porsi edukasi," kata dia.

Untuk itu sebagai penyedia informasi bagi publik, media pemerintah tidak lagi berpatokan bisnis as usual.

"Jadi mereka diharapkan bukan hanya dapat meningkatan akses informasi, tapi yang lebih penting bagaimana informasi yang disampaikan tersebut tidak berimplikasi negatif," kata dia.

Peningkatan kualitas, kata dia, menjadi faktor mutlak. "Penyiaran TVRI misalnya, kontennya bagus tetapi dikemas tidak menarik, akhirnya masyarakat tidak mau menonton," katanya.

Sebab itu media pemerintah harus menunjukkan tanggung jawab dengan mendorong peningkatan kualitas infrastruktur. (sumber)

Perkenalan Kepala BBPPKI Makassar yang Baru

2011-02-21T09:28:00.000+08:00

“Marilah kita saling bekerja sama dan saling bahu membahu untuk melaksanakan semua tugas dan program kerja BBPPKI Makassar. Dan marilah kita mengerjakan semua tugas-tugas kita ini dengan manajemen ‘trust’. Dengan saling percaya maka kita dapat melaksanakan semua tugas-tugas dengan baik.” Demikian pengarahan kepala BBPPKI Makassar yang baru, Drs. Tulus Subardjono dalam pengarahan sekaligus perkenalan dengan para pejabat struktural, fungsional, peneliti dan staf BBPPKI Makassar di aula BBPPKI, Jumat, 18 Februari 2011.

Tulus Subardjono juga sangat mengharapkan keakraban bisa terjalin antara para pegawai sehingga menciptakan iklim kerja yang baik. Pertemuan ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan kabalai sejak menjabat sebagai Kepala BBPPKI Makassar 27 Januari 2011 lalu.

PLIK di Aceh Selatan belum Berfungsi

2011-02-17T10:19:00.000+08:00

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Aceh Selatan sejauh ini belum berfungsi sehubungan belum lengkapnya fasilitas pengoperasian pusat internet tersebut.

"Sedianya sudah berfungsi awal Januari lalu, namun karena perangkat dan fasilitas pendukungnya belum terpasang maka PLIK ini belum dapat difungsikan," kata Koordinator PLIK Aceh Selatan, Kasmar SE, kepada Analisa di Tapaktuan, Senin, (13/2).

Dikatakan, perangkat keras yang belum dimiliki pengurus koperasi di kecamatan bersangkutan adalah perangkat untuk hotline yang semestinya sudah diterima di lokasi serta pefungsi-pakai perangkat dari Kemenkominfo.

Di Aceh Selatan sedikitnya terdapat sejumlah 13 PLIK yang tersebar di sembilan kecamatan guna menunjang transformasi teknologi di pedesaan.

Selain itu, untuk mempercepat akses komunikasi dan informasi dari dan untuk warga pedesaan dalam rangka mempromosikan komoditi unggulan serta tautan (link) bisnis melalui internet. "Perangkat berupa modem yang merupakan alat vital bagi pemungsian/hotline internet belum dikirim ke lokasi," katanya.

Sebelumnya, pengurus koperasi di Lawesawah Kluet Timur juga mengakui bahwa sebagian besar masyarakat Lawesawah Kluet Timur Aceh Selatan menanyakan tentang pemungsian PLIK tersebut. "Sedianya kami sudah bisa memanfaatkan layanan internet ini, namun kapan kepastiannya operasionalnya," kata warga petani sebagaimana dikutip Ketua Koperasi Sejahtera Lawesawah Samdadin.

Warga setempat berharap keberadaan PLIK bagi mereka dapat segera difungsikan, sehingga kehadiran PLIK di kecamatan yang merupakan hasil kerjasama Inkud Pusat dengan Kemenkominfo tidak sia-sia. (m) sumber

Gubernur Beri Penghargaan Website Terbaik

2011-02-17T10:17:00.001+08:00

Website resmi Pemerintah Kota Parepare, berhasil tampil sebagai website pemda terbaik ketiga, berdasarkan penilaian yang diselenggarakan Partnership for Public Service pada tahun 2010 lalu.
Penyerahan penghargaan dilakukan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, dilangsungkan di Grand Clarion Hotel and Convention belum lama ini. Walikota Parepare yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Husni Syam, menerima sertifikat/penghargaan tersebut bersama pemda-pemda lain yang juga menerima penghargaan yang sama.

Penilaian terhadap konsep pelayanan elektronik (e-public service) tersebut, digelar oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Ekonomi (LeDO) Makassar, Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP).
Selain dihadiri Asisten I mewakili Walikota, pejabat lainnya yang ikut hadir bersama Husni yakni Kepala Bagian Humas Pemda Kota Parepare, Andi Erwin Pallawarukka.
Koordinator Tim Peneliti Pemilihan Website Terbaik Pemda se Sulsel, Prof Dr Sangkala MA, menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan karena instansi yang dimaksud mampu menyediakan informasi atau layanan perizinan yang dapat diakses dengan mudah di website.
Terdapat tiga kategori penilaian yang dilakukan yakni aspek teknis, aspek isi (konten), dan aspek kegunaan (e-government). Website Pemda Kota Parepare, berhasil tampil sebagai website terbaik ketiga untuk kategori/aspek e-government (kegunaan).
Pemda lainnya yang berhasil meraih penghargaan, yakni Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bone. “Adanya website pemerintah daerah, membantu untuk memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang tidak lagi manual tetapi berbasis teknologi informasi dan komunikasi,” jelas Prof Sangkala saat membawakan sambutannya sebelum penyerahan penghargaan. (sumber : ujungpandang ekspres)

SMS Spam Mulai Diberantas

2011-02-17T10:01:00.002+08:00

Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akhirnya mengambil langkah konkret untuk memblokir penyebaran SMS spam yang kerap bikin jengkel pengguna telekomunikasi.

Dari hasil pertemuan antara BRTI dengan perwakilan konsumen dan operator, disimpulkan bahwa SMS spam yang digunakan untuk penawaran kredit tanpa agunan (KTA) dan kartu kredit sudah meresahkan pengguna layanan telekomunikasi dan berpotensi terjadi pelanggaran UU telekomunikasi No.36/1999 dan Peraturan Menkominfo No. 1/2009.
"Karena itu, BRTI dan para operator akan berupaya melakukan beberapa langkah," papar Anggota BRTI Heru Sutadi kepada detikINET, Rabu (16/2/2011).

Langkah awal yang akan ditempuh ialah melakukan pemblokiran terhadap SMS spam KTA, kartu kredit, dan sejenisnya, dengan firewall di sisi operator.

Kemudian, BRTI juga akan membahas kembali metode pengiriman SMS lintas operator dalam penetapan interkoneksi SMS. Sebab, metode sender keep all (SKA) yang selama ini digunakan, dinilai telah menjadi pemicu SMS gratis untuk menyebar SMS sampah.

"Terakhir, BRTI juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengetahui dan menyampaikan masalah penyebaran SMS KTA dan kartu kredit yang terutama dilakukan oleh bank-bank asing," tandas Heru. (sumber:detik)

Serah Terima Jabatan Kepala BBPPKI Makassar

2011-02-16T13:44:00.000+08:00

“Pergantian pejabat disebuah instansi adalah hal yang wajar dan biasa terjadi. Tujuannya tidak lain adalah untuk penyegaran bagi institusi yangbersangkutan.” Demikian arahan Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, Aizirman Djusan, MSc.Econ. dalam serah terima jabatan Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar dari Drs. Hanif Hoesin kepada Drs. Tulus Subardjono di Makassar, 9 Februari 2011.

Lebih jauh Aizirman mengatakan bahwa para pejabat yang baru dilantik dan memegangjabatan baru setidaknya harus tetap mengingat fakta integritas yangtelah ditandatangani sebelumnya yaitu MA3K, yaitu Moral, Agama, Kejelasan Visi, Kompetensi dan Komunikatif.

Dalam kegiatan ini juga, disamping penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dilakukan juga penyerahan memori jabatan dan penyerahan secara simbolis barang inventaris yang dipakai pejabat lama kepada pejabat baru. Hadir dalam acara ini Kadis Perhubungan dan Kominfo Sulawesi Selatan, Kadis Kominfo kota Makassar, Kepala Stasiun TVRI dan RRI, Ketua KPID Sulawesi Selatan, Ketua Yayasan Stimik Dipanegara dan Stimik Handayani, dan para pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf BBPPKI Makassar.

Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2011 tentang Perkembangan Lanjut Mengenai Implementasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched BWA 2,3 GHz

2011-02-16T13:42:00.000+08:00

Dalam rangka mendapatkan kemudahan memperoleh informasi, pemerintah telah melakukan kebijakan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada level jaringan akses. Percepatan pembangunan di jaringan akses telah dipersiapkan dengan menggunakan system transmisi radio pada pita frekuensi 2,3 GHz. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah membuka peluang usaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband) tanggal 27 April 2009. Pembukaan peluang usaha penyelenggaraan tersebut salah satunya berdampak pada pemerataan penggunaan jasa internet yang dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang relatif murah.

Namun demikian, dalam perjalanan pengimplementasian penggelaran infrastruktur jaringan tersebut mengalami berbagai kendala. Secara umum yang menjadikan polemik adalah ketersedian perangkat sesuai dengan teknologi yang telah dipersyaratkan. Di sisi lain, kajian kedepan untuk teknologi tersebut masih dirasakan tidak dapat mengimbangi era kompetisisi antar penyelenggara telekomunikasi. Akibat polemik dimaksud, menimbulkan dampak implementasi pembangunan yang telah disepakati oleh pemerintah dan pelaku indistri menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah dicanangkan.

Dari berbagai permasalahan pengimplementasian penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel tersebut, pada saat ini pemerintah sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan solusi yang tepat terhadap pembangunan industri telekomunikasi. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel pada saat ini masih dalam proses pembahasan yang komprehensif antara pemerintah dengan pelaku industri. Demikian Siaran Pers ini diumumkan sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap pembangunan jaringan akses pita lebar di frekuensi 2,3 GHz.

Siaran Pers No. 14/PIH/KOMINFO/2/2011 tentang Ancaman Sangat Serius Mengenai Habisnya Alokasi Blok Alamat IPv4 di Tingkat Global

2011-02-16T13:40:00.000+08:00

Dalam jumpa pers seusai membuka secara resmi acara IPv6 Summit pada tanggal 9 Juni 2010 di Bali, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah mengingatkan kepada masyarakat umum tentang ancaman kelangkaan IPv4 (Internet Protocol version 4) mengingat hanya tersisa sebesar 6% dari persediaan IPv4 seluruh dunia, sehingga kondisi krisis diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2012. Dalam acara pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang datang dari dalam negeri dan luar negeri yang terkait dengan bidang penyelenggaraan internet (pemerintah, penyelenggara telekomunikasi, asosiasi terkait, akademisi, vendor dan sejumlah pakar TIK) itu, Menteri Kominfo mengatakan: “Pemerintah sangat concern dengan masalah kemungkinan kelanggaan Ipv4, sehingga meminta para penyelenggara telekomunikasi untuk konsisten melakukan langkah-langkah persiapan konkret sebagaimana yang selama sudah dilaporkan kepada Kementerian Kominfo supaya tidak menimbulkan persoalan teknis yang berujung pada dampak negatifnya terhadap sejumlah layanan publik yang menggunakan internet”.

Acara di Bali tersebut di antaranya diwarnai dengan pembacaan Deklarasi Bali oleh perwakilan penyelenggara ISP di hadapan Menteri Kominfo, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Kami yang hadir pada hari ini, terdiri dari para operator jasa telekomunikasi, penyedia layanan, pembuat serta penyedia apikasi, dan penyalur perangkat keras telekomunikasi, secara sadar berkumpul dalam acara “Indonesia IPv6 Summit” di Bali 8-9 Juni 2010. Acara yang kami usung bersama, sebagai momen kesadaran terhadap datangnya krisis IPv4 serta momen kerelaan untuk memulai implementasi IPv6 secara menyeluruh di Indonesia.
Kami menyadari bahwa dengan terus bertumbuhnya pemakaian IP di dunia pada umumnya serta di Indonesia khususnya, maka persediaan IPv4 diseluruh dunia saat ini tinggal 7% saja atau setara dengan 280juta IP.
Kami menyadari bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar, disertai terus tumbuhnya penggunaan layanan Telekomunikasi khususnya internet, terus membutuhkan dukungan dari infrastruktur Telekomunikasi yang di era “next generation network” ini tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan IP. Maka kebutuhan dukungan IP ini, perlu disikapi dengan rencana aksi implementasi IPv6 yang secara umum di seluruh dunia diketahui merupakan solusi dari menipisnya ketersediaan IPv4.
Untuk itu, kami semua menyatakan dukungan, terhadap rencana implementasi IPv6 secara menyeluruh di Indonesia, melalui tahapan yang tepat dengan rencana yang matang, sehingga menghasilkan kemanfaatan yang maksimal untuk perkembangan Telekomunikasi, khususnya internet di negeri ini.
Dukungan ini akan kami wujudkan dengan memulai pembuatan rencana dan kemudian diikuti dengan pelaksanaan migrasi IPv4 ke IPv6 secara bertahap, sehingga bersama-sama secara nasional, Indonesia akan “IPv6 Ready” pada tahun 2013.

Peringatan yang pernah disampaikan oleh Menteri Kominfo di Bali beberapa bulan tersebut rupanya kini benar-benar hampir terjadi, karena dalam Siaran Persnya pada tanggal 4 Februari 2011, Asia Pacific Network Information Center (APNIC) menyebutkan bahwa masing-masing dari lima Regional Internet Registries (RIRs) telah menerima minimal satu blok alamat IPv4, dimana satu blok IPv4 /8 berjumlah sekitar 16.5 Juta alamat IP. Tiga hari sebelumnya IANA telah mengalokasi dua blok /8 kepada APNIC. Ini artinya, krisis kelangkaan alamat IPv4 telah telah mencapai babak baru. Persediaan alamat IPv4 di tingkat Internet Assigned Number Authority (IANA), selaku otoritas pengelolaan sumber daya Internet dunia, telah sepenuhnya habis didistribusikan ke Registry tingkat regional.

Menurut catatan APNIC, Indonesia saat ini telah mendapat alokasi alamat IPv4 sebanyak 49.455 blok IPv4 /24 atau sekitar 12.7 Juta alamat IP. Jumlah ini tergolong sangat kecil bila dibandingkan dengan statistik perolehan alokasi IPv4 negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, Taiwan atau Cina yang telah memiliki hingga dua puluh kali lipat dari perolehan Indonesia. Di lain sisi jumlah penduduk Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia sehingga dapat dipastikan dalam upaya peningkatan penetrasi Infrastruktur Internet nasional, alamat IP menjadi sebuah sumber daya yang sangat penting. Mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan Industri Telekomunikasi di kawasan ini, diperkirakan dalam kurang dari 6 bulan kedepan distribusi alamat IPv4 di Asia Pasifik akan habis teralokasikan ke masing-masing negara anggota APNIC termasuk Indonesia.

Keterbatasan jumlah alamat IPv4 (yaitu sekitar 4 Milyar alamat) sudah menjadi perhatian Pemerintah. Kementerian Kominfo telah membentuk sebuah gugus tugas khusus yang dinamakan Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF). Dalam beberapa tahun terakhir, ID-IPv6TF secara konsisten menggiatkan dukungan terhadap implementasi IPv6 secara nasional dengan sasaran bahwa dampak negatif dari krisis kelangkaan IPv4 dunia dapat diminimalisir. Beberapa kegiatan-kegiatan ID-IPv6TF yang telah dilaksanakan maupun sedang berjalan adalah sebagai berikut:

Melakukan konsolidasi ID-IPv6TF dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintah, para praktisi industri, akademisi dan asosiasi-asosiasi di bidang Telekomunikasi
Menyusun Roadmap Implementasi IPv6 sebagai cetak biru dari pelaksanaan implementasi IPv6 secara nasional hingga tahun 2013
Menyelenggarakan Indonesia IPv6 Summit untuk pertama kalinya di tahun 2010, yaitu sebuah kampanye nasional dan forum yang mempertemukan para praktisi Internet Indonesia untuk berbagi best practice dalam implementasi IPv6.
Menginisiasikan penandatanganan Deklarasi IPv6 Indonesia yang dilakukan oleh Menkominfo bersama dengan perwakilan dari pemangku kepentingan, sebagai symbol komitmen masyarakat Internet Indonesia untuk menuntaskan Roadmap Implementasi IPv6.
Menyelenggarakan pelatihan IPv6 Networking untuk engineer dan pelatihan manajemen IP dengan mengundang pakar-pakar IPv6 dunia.
Mencantumkan syarat IPv6 Ready dalam skema perizinan Jasa Multimedia
Mencantumkankan syarat IPv6 Ready dokumen lelang program-program Kewajiban Universal (Universal Service Obligation) yaitu Desa Pinter dan Nusantara Internet Exchange.
Memantau kemajuan implementasi IPv6 di sisi penyelenggara Jasa Multimedia yang dilakukan secara berkala
Berpartisipasi aktif di forum-forum internasional seperti Working Group International Telecommunication Union (ITU), Internet Governance Forum (IGF), APEC Ministerial Meeting on Telecommunication and Information Industry (APEL TELMIN), Asia Pacific Regional Internet Conference (APRICOT) dimana sebagian diantaranya menjadi nara sumber.
Mendukung pendirian Indonesia IPv6 Forum sebagai wadah komunikasi antar pemangku kepentingan dalam Industri Internet.
Menjalin kerjasama dengan Dewan TIK Nasional untuk merumuskan strategi pelaksanaan implemetasi IPv6 di lembaga-lembaga Pemerintah.
Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga coordinator implementasi IPv6 dunia seperti APNIC, Japan IPv6 Promotion Council, National Advanced IPv6 Centre of Excellence serta berbagai organisasi Internasional penggiat IPv6 sejenis

Puncak krisis kelangkaan alamat IPv4 ini memang terjadi beberapa bulan lebih awal dari perkiraan semula, dimana pertumbuhan Industri Telekomunikasi yang terjadi diseluruh belahan dunia menjadi pemicunya. ID-IPv6TF akan terus mengawal pelaksanaan implementasi IPv6. Beberapa kegiatan yang telah menjadi agenda ID-IPv6TF untuk dilaksanakan dalam dua tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Bersama dengan Dewan TIK Nasional merampungkan strategi pelaksanaan implementasi IPv6 di lembaga-lembaga Pemerintah.
Melanjutkan kebijakan pencantuman syarat IPv6 Ready dalam program-program nasional di bidang Telekomunikasi.
Mencantumkan syarat IPv6 Ready dalam dokumen lelang pengadaan Pemerintah.
Menerbitkan ketentuan IPv6 Ready dalam proses sertifikasi perangkat Telekomunikasi.
Melakukan koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam usaha mengamankan sisa alokasi IPv4 dari APNIC

Perlu diingat kembali bahwa implementasi IPv6 menjadi suatu hal yang tidak dapat ditunda. Indonesia Network Information Center yaitu divisi APJII yang melaksanakan pengelolaan alokasi IP di Indonesia, sesuai dengan kebijakan dari APNIC tidak memiliki kapasitas untuk menimbun persediaan IPv4. Dengan demikian implementasi IPv6 menjadi suatu keniscayaan. Pelaksanaan yang terencana dan dilakukan lebih awal adalah kunci agar implementasi IPv6 dapat dilakukan dengan minim hambatan dan pembiayaan yang efisien.

Tifatul: UU Pornografi Tak Bermaksud Batasi Bisnis dan Pengguna Internet

2010-07-16T08:24:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, undang-undang di Indonesia yang mengatur kesusilaan dan pornografi di Internet tidak bermaksud membatasi ruang gerak Penyedia Layanan Internet (ISP) dan pengguna Internet.
Dalam wawancara khusus per telepon dengan VOA, Menkominfo Tifatul menjamin, pengusaha dan pengguna Internet tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan usaha bagi pengusaha dan memperoleh informasi dari Internet bagi pengguna.

“Pengusaha Internet bisa mengembangkan kapling bisnisnya yang di luar porno,” kata Tifatul.
Namun, Tifatul mengakui, meski perangkat undang-undangnya sudah ada, pengaruh pornografi Internet terhadap masyarakat, terutama remaja dan anak, sangat besar. Mengutip sebuah survei , Menteri Tifatul mengatakan, 97 persen dari 4500 responden murid SMP dan SMU di Indonesia, pernah mengakses dan menonton porno di Internet.
Dalam sebuah konperensi pers beberapa waktu lalu, Menteri Tifatul mengaku Indonesia merupakan pengakses situs porno paling besar di dunia.
Tentang anak, Menteri Tifatul mengutip sebuah survei terhadap murid sekolah dasar di Lembah Kelang, Malaysia. Menurut survei itu, dari 400 murid sekolah dasar yang ditanya, 300 murid mengaku sudah melakukan hubungan intim.
Berikut cuplikan wawancara dengan Menkoninfo Tifatul.

Apakah di suatu saat kelak pemerintah Indonesia memblokir Internet yang mengandung pornografi, terutama untuk anak? Pemerintah Australia tengah memikirkan untuk memasang semacam saringan Internet untuk menyelamatkan anak dari pornografi. Bagaimana di Indonesia?
Kita punya perangkat legalitasnya di antaranya UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi di mana semua penyelenggara telekomunikasi tak boleh melawan kepentingan umum yang melanggar hal-hal kesusilaan, ketertiban umum dan keamanan.
UU No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatakan setiap orang yang menyebarkan pornografi di Internet akan dikenai sanksi hukuman (penjara) 6 sampai 12 tahun.
Yang ketiga adalah UU No 44 tentang pornografi. UU ini mengatakan negara wajib mencegah masyarakat dari pengaruh-pengaruh pornografi.
Oleh sebab itu, dengan tiga perangkat undang-undang ini, negara wajib melindungi masyarakat dari pengaruh pornografi.
Ada pun pengaruh-pengaruhnya sudah terlihat di masyarakat. Misalnya dari beberapa survey dan dari beberapa pelajaran dari negara-negara lain, kita melihat memang perlu perlindungan terhadap anak, khususnya tentang pornografi di Internet. Oleh sebab itu, kita lihat juga dampaknya. Kita lihat sebuah survei yang mengatakan 97 persen dari 4500 responden SMP dan SMU (di Indonesia) mengaku pernah mengakses atau menonton film porno.
Kalau kita berkaca dari negara tetangga kita – Malaysia --- ada survei terbaru terhadap 400 remaja di Lembah Kelang. Tiga ratus dari mereka pernah melakuhan hubungan intim. Ditanya lagi oleh survei itu, apa yang mempengaruhi mereka (melakukan itu). Yang pertama adalah kebebasan untuk mengakses situs porno sejak mereka usia sekolah dasar. Yang kedua adalah pengaruh teman.
Ada pro-kontra juga Pak Menteri. Di satu pihak, pemerintah ingin melindungi rakyatnya terutama anak-anak. Di pihak lain ada semacam kepentingan industri terutama Penyedia Konten Internet (ISP) yang besar-besar yang mengatakan pengekangan terhadap Internet akan membuat kualitas demokrasi – terutama kebebasan berpendapat – akan berkurang. Bagaimana pendapat pemerintah Indonesia?
Kebebasan di Internet itu tak ada masalah. Yang kita blokir adalah sesuatu yang diamanatkan undang-undang. Itu yang harus kita blok. Harus dicegah dari pornografi. Demokrasi memiliki beberapa aspek yakni aspek legislatif, yudikatif dan eksekutif. Ketika ada aspek legalitas yang mengharuskan kita untuk menindaklanjuti maka kita harus laksanakan. Kalau tidak saya bisa disomasi oleh banyak kalangan mengapa negara tidak melindungi rakyatnya. Kebebasan juga bukan berarti boleh mengganggu kebebasan orang lain. Banyak orang merasa terganggu dan saya sendiri sebagai seorang ayah yang punya banyak anak. saya juga kawatir kalau kemudian anak-anak saya terpengaruh oleh efek negative dari situs2 porno tersebut. ISP juga sudah menandatangani kesepakatan dengan dari Menkominfo bahwa mereka setuju untuk memblokir konten pornografi. Jadi, mereka masih memiliki kapling bisnis karena kapling bisnis di internet bukan hanya pornografi.(voanews)

Kak Seto Apresiasi Menkominfo yang Akan Blokir Situs Porno

2010-07-16T08:17:00.001+08:00

Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan memblokir situs porno satu atau dua bulan mendatang. Pemblokiran situs porno ini dianggap akan mampu melindungi anak dari bahaya pornografi.

"Itu yang ditunggu-tunggu orang tua dan pendidik. Karena ini demi perlindungan terhadap hak anak dan dampaknya yang jauh ke depan terhadap kecerdasan emosional dan spiritual," kata Kak Seto kepada detikcom via telepon, Kamis (15/7/2010).

Kak Seto menjelaskan, dampak buruk situs-situs porno sangat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak. Langkah tegas Kemenkominfo ini harus diapresiasi.

"Jadi ini suatu langkah yang tegas dan harus diapresiasi. Selama ini kita memang mendesak kepada eksekutif supaya mengedepankan kepentingan terbaik, dalam mengatasi masalah pornografi," papar pengisi suara 'Si Komo' ini.

Dia menjelaskan, pendidikan seks terhadap anak-anak memang perlu. Namun tidak harus dengan menyaksikan video porno. "Pendidikan seks kan tidak harus dengan nonton. Perhatian dari orang tua sangat dibutuhkan," imbuhnya.

Selain itu, pendidikan formal seperti sekolah juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral. Tujuannya agar para siswa tidak terjerumus dalam dunia pornografi. (detik)

Tifatul: Penilaian UKP4 Tak Terkait Reshuffle

2010-07-16T08:13:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengaku pasrah jika Presiden mencopotnya. Namun Tifatul mengingatkan, reshuffle itu tak terkait dengan rapor merah yang dikeluarkan Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) atas kementeriannya.

”Namun nilai merah tersebut tidak serta merta langsung menteri diganti," kata Tifatul. "Karena seperti di Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada satu program di bulan Juli yang belum jalan, tapi ada 364 program lainnya yang berjalan lancar. Jadi penilaian itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan reshuffle,” kata Tifatul Sembiring di Surabaya, Kamis 15 Juli 2010.

Ia mencontohkan program Menteri Hukum dan HAM, terkait program pembangunan dan pembenahan Lapas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang molor telah tertangani. ”Bagaimana bisa menyelesaikan, anggarannya baru turun bulan Juni,” katanya.

Ditanya lebih jauh, Tifatul enggan menanggapi polemik soal pergantian menteri yang mencuat dan menjadi pergunjingan publik ini. "Sudahlah, kita lihat saja perkembangannya," kata mantan Presiden PKS ini.

Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beberapa lalu melansir kinerja sejumlah kementerian jeblok. Tiga Kementerian disebut yang terendah yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pekerjaan Umum.(vivanews)

Situs Porno Akan Segera Diblok

2010-07-16T08:11:00.000+08:00

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring memastikan akan segera memblok situs yang bernuansa pornografi. Ini dilakukan setelah ada permintaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
" Kalau tidak kita penuhi, itu melanggar UU Pornografi" kata Tifatul usai Rapat Koordinasi di Istana Negara, Rabu (14/7).

Menurut Tifatul, situs pornografi yang diblok adalah situs dari luar negeri. Adapun situs pornografi yang ada di dalam negeri bisa langsung ditutup. "Ini yang banyak kan international internet cloud, itu yang masuk ke Indonesia melalui saluran saluran ISP. ISP yang kita minta membloknya. Jadi bukan kita langsung," katanya.
Tifatul memastikan, pengeblokan dilakukan secara bertahap. "Dalam sebulan dua bulan."

Sebelumnya, mencuatnya video mesum artis di internet yang mengakibat sejumlah dampak negatif kepada anak. Mudahnya akses situs porno juga merupakan penyebab tindakan buruk kepada anak.

Dalam penyaringan situs porno, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki standar software massive trust. "Ikuti itu saja dulu standar itu. " ujarnya (tempointeraktif)

MINAT MASYARAKAT KOTA TAHUNA MENDENGARKAN SIARAN RADIO

2010-06-24T18:03:00.000+08:00

Christiany Juditha

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi komunikasi semakin pesat, sehingga orang bebas memilih media sesuai dengan kebutuhan. Kenyataan yang ada ini menjadikan persaingan antar media semakin ketat. Mampukah radio bersaing dengan media lainnya?
Hasil penelitian dengan menggunakan teknik Sampling Non probability ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Tahuna sangat berminat mendengarkan siaran radio, dengan aktif mendengarkan radio 1- 2 jam dalam sehari. Tujuannya untuk mendapatkan informasi, hiburan dan menambah wawasan. Sedangkan radio dan program acara yang paling banyak didengarkan adalah RRI dan hiburan (musik/lagu) yang. Sedangkan topik berita(informasi)/talk show yang paling diminait adalah rohani/agama.
Kata Kunci : Minat, Siaran Radio.

Selengkapnya, silahkan Unduh

PERANAN IKLAN DALAM PENGEMBANGAN SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT

2010-06-24T18:00:00.000+08:00

Djuroto

ABSTRAK

Iklan dalam kontek komunikasi bukan sekedar pesan bisnis yang menyangkut upaya mencari keuntungan sepihak. Iklan juga berperan dalam mewarnai kehidupan bermasyarakat. Iklan merupakan suatu pesan baik yang berbentuk lisan maupun gambar bertujuan memberikan informasi dan pengaruh kepada seseorang, sehingga seseorang dapat mengetahui atau memerankan karakter yang sama sesuai tujuan yang ingin di capai. Melalu iklan, seseorang dapat memperoleh dan mengembangkan persepsinya. Iklan dapat menjadi proses pembelajaran bagi seseorang dalam memperoleh informasi melalui iklan.
Sikap sesorang baik personal maupun kelompok sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, personal dan psikologi. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh stimulus dari apa yang didengar, dilihat, dan dibaca. Iklan layanan masyarakat melalui televisi seperti yang diperankan oleh si Doel Anak Sekolahan, Djaka, Acong, Sitorus, Nicky Astrea, dan Group Srimulat. Melalui Iklan Layanan Masyarakat, ternyata dapat mengubah sikap dan perilaku seseorang dan juga masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 300 responden yang terdiri dari Usia Masa remaja awal 12 –15 tahun, remaja tengah 15–18 tahun, dan remaja akhir 18–21 tahun, 73% diantaranya pernah memperoleh tayangan iklan, 22% tidak pernah, dan 5% tidak menjawab. Ternyata hampir semua remaja sebenarnya tidak menyenangi adanya iklan layanan masyarakat yang disiarkan memalui siaran televisi. Ini dapat dilihat dari Xe lebih kecil dari Xt sehingga sikap mereka disebut NEGATIF. Ketidak senangan mereka bisa jadi karena pada umumnya penyiaran iklan layanan masyarakat itu ditempatkan disela-sela siaran yang umumnya banyak digemari masyarakat. Misalnya Sinetron, Film dan sebagainya.
Kata kunci : Iklan, Sikap, Perilaku

Selengkapnya, Silakan Unduh

STUDI KEBERADAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN ENREKANG

2010-06-24T17:57:00.000+08:00

Rukman Pala

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberadaan KIM di Kabupaten Enrekang melalui aspek kelembagaan KIM, Sumber Daya Manusia KIM dan sarana informasi KIM, serta aktivitas KIM. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga pembina KIM dalam hal ini instansi Infokom guna meningkatkan peran sertanya dalam memberdayakan KIM. Penelitian ini bersifat deskriktif kualitatif dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara dan melakukan observasi dengan turun langsung kelapangan.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Kelompok Informasi Masyarakat berfungsi sebagai fasilitator informasi, dimana KIM menyerap informasi dari masyarakat terkait dengan permasalahan yang dihadapi untuk disampaikan kepada pemerintah, dan juga sebaliknya KIM menerima informasi dari pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat. Namun karena keterbatasan infrastruktur KIM maka KIM belum dapat berbuat secara maksimal sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah atau yang membina KIM.
Kata Kunci : Kelompok, Informasi, Masyarakat

Selengkapnya, silakan Unduh

PENGARUH PEMBERITAAN LIPUTAN 6 SCTV TENTANG FORMALIN TERHADAP SIKAP MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI

2010-06-24T17:50:00.000+08:00

Hamdan Hamidi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pemberitaan Liputan 6 SCTV tentang Formalin terhadap Sikap Masyarakat dengan sub judul pemberitaan Liputan 6 SCTV tentang Formalin terhadap Sikap Masyarakat di Kelurahan “Tebing Tinggi”, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Sedangkan model teori yang digunakan adalah Uses and Gratifications, sedangkan teori pendukungnya adalah Sosial Learning theory, teori Laswell, Selectivitas theory, dan tentang Sikap manusia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat “Kelurahan Tebing Tinggi” Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Dengan Populasi sebanyak 5575 orang, yang tersebar dalam IX lingkungan Untuk menghitung jumlah sampel dari data populasi dari data yang ada digunakan rumus Taro Yamane, dengan presisi 10% dan tingkat kepercayaan 90%. Diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Untuk menentukan jumlah masyarakat tiap lingkungan yang akan menjadi responden digunakan teknik Alokasi proporsional. Teknik penarikan sampel menggunakan cara penarikan sampel purposive sampling dan accidental sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Pemberitaan Liputan 6 SCTV tentang Formalin terhadap Sikap Masyarakat. Hasil riset yang diperoleh adalah 0,981. Berdasarkan skala Guilford hasil riset berada pada skala 0,80 - 1,00 yang menunjukkan hubungan kuat sekali, sangat tinggi dan bisa diandalkan. Untuk mengetahui tingkat signifikansi hasil hipotesa tersebut dilakukan dengan menghitung dan thitung Diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu 49,307 > 1,97. Hal ini menunjukkan hipotesa alternatifditerima yaitu terdapat hubungan antara Pemberitaan (Liputan 6 SCTVtentang Formalin terhadap Sikap Masyarakat di “Kelurahan TebingTinggi”, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.Kata
Kunci: Pengaruh Liputan 6 sctv tentang Formalin, sikap masyarakat.

Selengkapnya, Silahkan Unduh

KONSTRUKSI REALITAS DALAM MEDIA MASSA STUDI KASUS TENTANG KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL OLEH WARTAWAN RAKYAT MERDEKA JAKARTA

2010-06-24T17:43:00.000+08:00

Syarifuddin S.Gassing

ABSTRAK

Masalah pokok yang diteliti dalam kajian ini adalah bagaimana wartawan Rakyat Merdeka mengkonstruksi realitas sosial menjadi realitas media (berita). Rakyat Merdeka dipilih karena selain berita - beritanya dianggap sangat provokatif, juga dinilai sebagai koran yang sering menggunakan kata – kata kasar.
Kajian ini menggunakan teori konstruksi realitas sosial dari Peter L Berger dan Thomas Luckman yang mengemukakan bahwa realitas itu tidak dibentuk secara alamiah, tetapi ia dibentuk dan dikonstruksi, dengan demikian, realitas bisa berwajah ganda/plural, sebab setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda – beda atas suatu realitas. Mendukung teori ini, juga digunakan teori interaksi simbolik, struktural fungsional, framing, dan etika moralitas dari James Rachels.
Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, observasi langsung dan studi pustaka.
Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa wartawan Rakyat Merdeka dalam mengkonstruksi realitas sosial menjadi realitas media (berita) diharuskan mengikuti karakter dan prinsip redaksi yang sudah ditetapkan manajemen, termasuk kriteria dalam penjudulan, dan penggunaan bahasa.
Prinsip – prinsip jurnalistik dalam penulisan berita tetap menjadi dasar dalam pemilihan berita dan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pemuatan dan penempatan berita, termasuk dalam penjudulan, tetapi harus tetap memperhatikan karakter dan prinsip redaksi serta kriteria redaksi Rakyat Merdeka yang baku.
Orientasi bisnis menjadi prioritas utama dalam penggarapan dan pemuatan berita. Hal itu terkait dengan kebijakan redaksional Rakyat Mereka yang mengharuskan 70% berita berorientasi bisnis, dan hanya 30% yang terkait idealisme.
Membidik segmen pasar (pembaca) yang lebih fokus, jauh lebih berpengaruh dalam peningkatan omzet iklan, dari pada peningkatan jumlah tiras setiap harinya.
Kata Kunci: Konstruksi Realitas, Media Massa, dan Wartawan Rakyat Merdeka Jakarta.

Selengkapnya, silahkan Unduh

ANALISIS KEKALAHAN CALON BUPATI / WAKIL BUPATI YANG DIUSUNG OLEH PARTAI GOLKAR DALAM PILKADA KABUPATEN POLMAN PERIODE 2008-2013

2010-06-24T17:39:00.000+08:00

Arifuddin & Asdar Abidin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kampanye politik serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kekalahan calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis SWOT untuk menarasikan hasil wawancara mendalam (indepth interview).
Keputusan menentukan informan kunci dan ahli dengan memilih informan baik secara internal maupun secara ekternal. Sehingga hasil wawancara dan pengamatan langsung dapat dianalisa secara deskriptif dan digambarkan secara naratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar belum maksimal dalam hal komunikator politik, pesan politik, media politik dan khalayak pemilih, serta adanya faktor lain yang mempengaruhi kekalahan seperti masalah incumbent, partai pengusung, primordial, serta sistem Pilkada langsung yang baru pertama kali dilaksanakan.
Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Komunikasi Politik, Kampanye Politik

Selengkapnya, silahkan Unduh

INVESTIGATIVE REPORTING IN REVEALING CORRUPTION BY JOURNALIST OF INDONESIAN NEWSPAPER

2010-06-24T17:28:00.000+08:00

Moehammad Iqbal Sultan

ABSTRACT

The application of investigative reporting by journalist of Indonesian Newspaper is not fully affected by sociopolitical condition of fear of political system applied by past regime, but mostly affected by the vision of the media and fully depends on work ethos of the journalist built as a system in the media institution. Technical writing ability or knowledge and understanding of the printed media journalist in investigative reporting must be acknowledged as very minimal. As a consequence, attempts to uncover the corruption cases through investigative reporting have not been done much by the journalist. The level of independency of the journalist is still weak especially due to pressure to media owners and policy of editing. In practice the work of the team is not a must in carrying out investigative reporting.

Key words: corruption, newspaper, investigative reporting

(Telah dipublikasikan di Jurnal Pekommas edisi Desember 2009)
Untuk selengkapnya, silahkan Unduh

DISKUSI JURNALISME WARGA

2010-06-11T13:11:00.000+08:00

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah format dan karakter jurnalisme. Bukan saja format media massa mengalami perubahan, dari media massa tradisional seperti surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya, menjadi media penyiaran dan kini media internet, melainkan mengubah pula karakter kinerja jurnalismenya. Pada era jurnalisme tradisional, seperti media cetak dan penyiaran, wartawan memiliki semacam hak khusus (privilege) sebagai pihak yang menjalankan profesi. Kini di era media internet, setiap individu anggota masyarakat secara praktis dapat menjalankan fungsi sebagai wartawan dan mengelola media sendiri. Dengan hadirnya mailing list, website, dan belakangan blog serta youtube (termasuk teknologi SMS), praktis setiap individu dapat memerankan fungsi wartawan, yaitu: mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi.

kalangan praktisi media, kecenderungan munculnya anggota masyarakat berperan aktif dalam menyumbang informasi melalui media internet dikenal sebagai citizen journalism atau di-Indonesiakan menjadi ”jurnalisme warga”. Istilah ini merujuk pada pemahaman bahwa setiap individu dapat menjalankan peran sebagai jurnalis, atau self-apointed journalists. Fenomena jurnalisme warga ini memunculkan persoalan tersendiri, mengingat pada umumnya warga yang memerankan diri sebagai wartawan tersebut tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk menjadi wartawan. Artinya pada umumnya mereka tidak memiliki kompetensi jurnalistik. Persoalan lainnya adalah tidak adanya kompetensi itu berpotensi melahirkan informasi yang tidak berkualitas dan bahkan informasi yang tidak layak. Atas dasar inilah Dewan Pers berinisiatif menggelar diskusi untuk merumuskan Etika Jurnalisme Warga di Makassar 20 Mei 2010. Diskusi ini selain untuk mendiskusikan etika juga bertujuan mengidentifikasi berbagai hal menyangkut jurnalisme warga, menyediakan forum wacana bagi publik tentang munculnya fenomena jurnalisme warga dan memberikan pemahaman tentang relevansinya bagi kebebasan pers, mendefinisikan batas-batas dan definisi menyangkut jurnalisme warga serta merumuskan sejumlah persoalan menyangkut etika praktek jurnalisme warga.
Sementara itu salah seorang nara sumber, Uni Z. Lubis, yang juga anggota Dewan Pers dalam pemaparan topik Hubungan Jurnalisme Warga denan Karya Jurnalistik menjelaskan bahwa Jurnalisme warga merupakan jurnalisme publik, jurnalisme partisipasi atau jurnalisme demokrat adalah tindakan non-profesional yang memainkan peran aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, penelitian dan penyebaran berita dan informasi. Lebih jauh Uni mengatakan bahwa tujuan dari jurnalisme warga ini adalah untuk menyajikan berita yang bebas, dapat dipercaya, akurat, meliputi banyak hal dan informasi yang terkait dengan kebutuhan warga akan demokrasi.
Kegiatan yang diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri dari pengelola media online, bloger dan youtube mahasiswa di daerah ini juga menyanyikan topik diskusi ‘Persoalan Persoalan dalam Praktek Jurnalisme Warga (Pepi Nugraha-Kompas.com) dan Jurnalis Warga : Dari Informasi menjadi Aksi (Donny Bhudi Utoyo-ICT Wacth Indonesia).(ij’BidPubDok-BBPPKI Makassar)

PERINGATI HARKITNAS UPT dan MITRA KEMKOMINFO ADAKAN DONOR DARAH

2010-06-11T12:16:00.000+08:00

Dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional, Unit Pelayanan Teknis dan mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengadakan bakti sosial donor darah yang dilaksanakan hari Kamis, 20 Mei 2010 di kantor TVRI Stasiun Makassar. Kegiatan ini diikuti karyawan TVRI, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPKI) Makassar, Balai Monitoring (Balmon Makassar), Dinas Kominfo serta masyarakat umum.

Tujuan dari kegiatan ini selain untuk memperingati hari Kebangkitan Nasional, juga untuk memupuk rasa solidaritas terhadap sesama dengan melakukan donor darah, juga sebagai ajang silaturahmi bagi karyawan UPT dan mitra kerja kemkominfo.(ij/BidPubDok-BBPPKI Makassar)

Pengumuman Hasil Lelang

2010-06-04T16:42:00.000+08:00

Hasil Evaluasi Penawaran dan Penilaian Kualifikasi dapat di download di sini

Pengumuman Pelelangan

2010-05-08T17:59:00.000+08:00

PENGUMUMAN PELELANGAN
Nomor: 008/BBPPKI-MKS/PBJ/05/2010

Satker Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar dengan ini mengundang Penyedia Jasa Pemborongan untuk mengikuti Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dengan Dana APBN TA. 2010 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Kegiatan PPK. Pembangunan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung Operasional Kantor Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar Depkominfo.

Kualifikasi : K (Kecil) Bidang : Arsitektural, Sub Bidang : Bangunan-Bangunan Non Perumahan Lainnya.

Pagu : Rp. 235.080.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)

II. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen lelang & Dokumen Kualifikasi dengan alamat sebagai berikut :

Kantor : Kantor Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar.

Alamat : Jl. Racing Centre II No. 25 Makassar

Tanggal : 6 s/d 20 Mei 2010

Waktu : 09.00 s/d 15.00 Wita

III. Penyedia jasa yang berminat dapat mendaftarkan ke alamat tersebut di atas dengan menyerahkan :

a. Foto Copy SBU Perusahaan Tahun 2009 Asli/yang masih berlaku dan membawa cap Perusahaan.

IV. Bagi penyedia jasa yang diwakilkan diminta membawa Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,- Yang terdapat namanya di dalam akte perusahaan.

V. Bagi Penyedia jasa yang akan mendaftar, diharapkan mendaftar terlebih dahulu secara online di http://bbppki-mks.blogspot.com/p/daftar-lelang.html

VI. Penjelasan lebih lanjut akan diberikan pada saat Pendaftaran.

Makassar, 04 Mei 2010

TTD

Panitia

Majalah Publik Edisi Desember 2009

2009-12-24T10:43:00.000+08:00

Infrastruktur Informasi dan masyarakat Informasi (Syarifuddin Akbar)

Analisis Iklan Media Online (Christiany Juditha)

Pentingnya Regulasi Penyiaran radio Komunitas dan Televisi Kable di Daerah (Arifuddin)

Teknologi Informas i dan Komunikasi dan Peranannya dalam Proses Perubahan Sosial (Rukman Pala)

Kebijakan E-Governement di Indonesia (Yayat Dendi Hadiyat)

Digitalisasi: Matinya Televisi Analog (Mukhlis Amin)

Blog dan Kampanye Politik (Tasmil)

Tips dan Trik Berinternet secara Sehat (Solehuddin Hasdin)

Untuk membaca selengkapnya, silahkan Download

Brosur

2009-12-24T10:06:00.000+08:00

Klik Pada Gambar jika ingin mengunduh

Majalah Publik Edisi Juni 2009

2009-07-24T09:20:00.000+08:00

Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Humas Pemerintah dalam Pengelolaan Informasi (Freddy H. Tulung)

Facebook dalam Konteks Interaksi Sosial Komunikasi (Christiany Juditha)

Mengenal Kejahatan Internet dan Penanggulangannya (Faizal Jafar)

Mengapa Harus Free Opens Source Software (FOSS) (Syarifuddin Akbar)

Analisis Isi Media dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat, Studi tentang Fenomena Sosial Melalui Pendekatan Teori Agenda Setting (Arifuddin)

Studi Pemanfaatan Media Tradisional dalam Layanan Informasi Publik di Kota Makassar (Emilsyah Nur)

Menilai Situs Jejaring Sosial secara Adil (Dr. Wahyudi Kumorotomo MPP)

Peran Pers dalam mendukung terwujudnya Good Governance (Baso Saleh)

untuk membaca selengkapnya, silahkan Download

Konfirmasi

2009-05-07T13:25:00.000+08:00

TERIMA KASIH TELAH MENDAFTAR

FORMULIR PENDAFTARAN AKAN KAMI KIRIMKAN
KE EMAIL ANDA UNTUK DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PENDAFTARAN